Bogor24Update – Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mewujudkan kota yang ramah anak melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dengan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Anak. Secara tematik, Musrenbang Anak ini digelar untuk menampung aspirasi anak-anak.
Populasi anak di ‘Kota Hujan’ yang tinggi menjadi bagian penting untuk mendorong lebih banyak kebijakan dan arah pembangunan yang pro anak di tengah banyaknya isu dan persoalan anak.
Tercatat, jumlah populasi anak di Kota Bogor mencapai kurang lebih seperempat dari total penduduk. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pada Juni 2024, angkanya mencapai 23,82% dari total penduduk.
BACA JUGA :
Dalam dua tahun terakhir, Bapperida Kota Bogor secara khusus menginisiasi penyelenggaraan Musrenbang Anak yang digabungkan dengan kelompok difabel, lansia, dan perempuan.
Kepala Bapperida Kota Bogor, Rudy Mashudi menekankan bahwa semangatnya adalah memastikan seluruh elemen masyarakat tidak ada yang tertinggal dalam proses perencanaan pembangunan.
“Tujuan utama penyelenggaraan Musrenbang Anak ini adalah mendorong lebih banyak isu-isu anak di Kota Bogor yang diwadahi dalam dua dokumen perencanaan sekaligus, yaitu RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029. Mengutip arahan dan semangat SDGs, no one left behind,” kata Rudy di Agreya Coffee dikutip Sabtu, 18 Januari 2025.
Ia menerangkan, tahun ini, Musrenbang Anak digelar secara terpisah dengan semangat dan harapan agar lebih banyak aspirasi anak-anak Kota Bogor terwadahi dalam proses perencanaan pembangunan.
“Di saat yang sama, akan ada lebih banyak isu dan permasalahan anak yang terselesaikan oleh Pemerintah Kota Bogor,” ujarnya.
Pelaksanaan Musrenbang Anak secara mandiri pun didasari rekomendasi pelaksanaan program Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAN PIJAR) dari Kemenko PMK, di mana Kota Bogor menjadi kota pilot project.
Rekomendasinya adalah agar Pemerintah Kota Bogor terus memberi ruang dan kesempatan bagi anak dan remaja dalam proses perencanaan pembangunan.
Musrenbang Anak, kata Rudy, menjadi strategis karena anak-anak saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Sebagai contoh, angka kekerasan terhadap anak di Kota Bogor, yang trennya terus meningkat setiap tahun, berdasarkan data dari UPTD PPA Kota Bogor. Pada tahun 2024, tercatat 98 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Kota Bogor.
Isu lainnya adalah naiknya jumlah perokok pemula, serta gawai yang menjadi hiburan utama sebagian besar anak.
“Juga banyak anak yang tidak berani memiliki cita-cita karena faktor ketidakpercayaan diri, serta temuan KPAI yang menyebut tiga penyebab utama kematian anak yaitu kecelakaan, sakit, dan bunuh diri,” jelasnya.
Analis Kebijakan Muda Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Andi Nirmalasari, mengatakan bahwa langkah Pemkot Bogor ini adalah terobosan besar dalam menyerap aspirasi anak.
“Ini langkah besar yang diinisiasi Pemkot Bogor. Lebih maju dari daerah lain, karena mau mendengar dan menyerap aspirasi anak,” kata Andi Nirmalasari.
Sementara itu, Ketua Forum Anak Kota Bogor (Fanator), Radipta Azki Athaya, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Bapperida dan Pemkot Bogor yang telah membuka ruang aspirasi anak.
“Ini acara keren yang kami tunggu untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan di Kota Bogor,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Childfund Internasional dan Warga Upadaya juga memberikan apresiasi atas acara tersebut.
“Ini acara kolaborasi yang luar biasa antara Pemkot dengan komunitas anak. Kami apresiasi,” ujar Eri Eko, perwakilan Warga Upadaya yang hadir dalam kesempatan itu.
Dari hasil diskusi, sejumlah rekomendasi penting pun dihasilkan, di antaranya Dinas Pendidikan (Disdik) dan DP3A diharapkan melakukan pelatihan konvensi hak anak bagi guru Bimbingan Konseling (BK) untuk menguatkan kembali fungsi BK di sekolah.
DP3A juga didorong memberikan pelatihan bagi anak untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas mereka.
Dinas Pendidikan didorong menindaklanjuti data Jaringan Aplikasi Anti Putus Sekolah (JAPATI) dengan program-program seperti dana beasiswa miskin atau perluasan PKBM untuk menurunkan angka putus sekolah, Disdik juga diharapkan membuka ruang dialog antara guru dan siswa untuk memperbaiki metode pembelajaran.
Selain itu, Disdik, Dinkes, dan BPOM diharapkan berkolaborasi membina kantin sekolah agar menuju konsep kantin sehat.
Selanjutnya, Disdik dan Dinkes diharapkan mendorong penerapan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah secara konsisten, tidak hanya bagi siswa tetapi juga guru dan seluruh pihak di sekolah.
BKPSDM diharapkan memetakan potensi guru BK di seluruh sekolah di Kota Bogor.
Dinas PUPR, Dishub, dan Dinas Perumkim diharapkan terus menciptakan ruang aman untuk anak dengan meningkatkan kualitas infrastruktur seperti pedestrian, JPO, PJU, angkutan umum, dan pengawasan taman kota.
Dinas Arsip dan Perpustakaan didorong meningkatkan representasi perpustakaan sekolah, mulai dari koleksi buku hingga akses ke perpustakaan nasional.
Lalu, Diskominfo didorong terus mengampanyekan penggunaan internet sehat dan mengkaji kemungkinan pembatasan jam penggunaan media sosial bagi anak.
Turut hadir, KemenPPPA, perwakilan Perangkat Daerah, Kementerian Agama Kota Bogor, KPAID, Childfund Internasional, Warga Upadaya, serta 80 perwakilan anak yang mewakili sekolah, komunitas, dan lembaga. (*)
