Bogor24Update – Anggota Komisi III sekaligus Anggota Pansus LKPJ Rozi Putra memberikan tiga catatan penting dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2024, yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Kota Bogor, pada Rabu, 9 April 2025.
Menurut Rozi, LKPJ bukan sekadar laporan teknis tahunan, melainkan refleksi sejauh mana kebijakan pemerintah memberi dampak langsung ke masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pembahasan LKPJ 2024 harus ditempatkan dalam konteks masa transisi kepemimpinan. Rozi juga menyampaikan tiga catatan penting dalam rapat kerja.
Pertama, adalah pemerintahan transisi perlu dievaluasi secara Objektif. “Hampir setahun atau tepatnya 10 bulan Kota Bogor dipimpin Penjabat Wali Kota. Kita perlu melihat LKPJ ini sebagai cermin, apakah birokrasi bisa tetap fokus, tangguh, konsisten dan adaptif dalam pelayanan masyarakat, meski kepemimpinan definitif belum ada,” ujar Rozi dikutip Kamis, 10 April 2025.
Kedua, serapan anggaran tinggi atau bagus. Namun dampaknya perlu dilihat lebih dalam. Rozi menyoroti bahwa realisasi anggaran yang tinggi belum menjamin adanya perubahan nyata.
“Masalah seperti banjir, distribusi air bersih, penataan pasar, dan kawasan kumuh masih dirasakan warga. Ini jadi alarm penting buat kita semua,” katanya.
Ketiga, rekomendasi DPRD atas LKPJ ini nanti harus menjadi titik tumpu awal bagi pemerintahan baru. Dirinya berharap hasil pembahasan LKPJ ini nanti tidak berhenti sebagai laporan tahunan, tapi menjadi masukan strategis yang harus diperhatikan oleh Wali Kota baru.
“Rekomendasi ini penting agar pemerintahan ke depan bisa memulai langkahnya dari data dan kenyataan, bukan dari asumsi,” tutupnya. (*)
