Bogor24Update – Pemerintah Kota (pemkot) Bogor mulai melakukan penyelarasan program dengan data kemiskinan terbaru melalui rapat koordinasi yang dilakukan oleh Tim Percepatan Pengurangan Kemiskinan (TPPK) Daerah Kota Bogor.
Rapat ini dilakukan dengan menghadirkan dua narasumber dari pihak Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) dan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Jawa Barat.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengatakan hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menyelaraskan agar tidak ada kekeliruan data dalam pelaksanaan program.
“Nah, kenapa hari ini ada dua narasumber? Biar persepsinya sama, tidak terjadi miss data, padahal upaya insyaallah sudah kita maksimalkan,” ujar Jenal usai menghadiri rapat koordinasi di Auditorium Bima Arya Perpustakaan Kota Bogor, Kamis, 30 Oktober 2025.
Rapat koordinasi ini dinilai cukup strategis untuk dilakukan karena dalam rapat ini merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan data perkembangan angka kemiskinan di Indonesia.
Jenal berharap upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kota Bogor dapat tercatat dan terekap dalam upaya pengurangan angka kemiskinan yang ada di DTSEN.
Jenal mengatakan angka kemiskinan di Kota Bogor sendiri sudah menurun dari 2024 di 6,55 persen saat ini menjadi 5,34 persen.
“Tahun ini data kemiskinan Bogor, alhamdulillah berkurang dari 2024 di angka 6,55 persen, sekarang di 5,34 persen. Artinya 2024 ke 2025 sudah berkurang,” katanya.
Angka pasti dari jumlah kemiskinan di Kota Bogor sekitar 60.000 jiwa. Meski masih cukup tinggi, Jenal mengatakan telah mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Itu hampir di 60.000 jiwa. Yang dulu pada saat COVID sempat di angka 99.000 dan sekarang sudah mulai berkurang, berturun,” ujarnya.
Namun dari angka tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih akan terus melakukan upaya pengurangan kemiskinan. Ia juga berharap partisipasi masyarakat dengan membantu melaporkan jika ada warga masyarakat yang diketahui hidup di bawah garis kemiskinan. Nantinya laporan ini akan dapat didata dalam DTSEN.
“Walaupun demikian terus upaya-upaya mengurangi angka kemiskinan terus kita lakukan dengan butuh bantuan, partisipasi publik tentang informasi adanya warga masyarakat yang mungkin hidup di bawah garis kemiskinan harus segera terlaporkan,” ujar jenal.
Dengan upaya ini, Jenal berharap semua program pengurangan angka kemiskinan yang dilakukan oleh Pemkot Bogor bisa tepat sasaran.
“Setelah rapat ini selesai, yang kita bisa langsung sinkronisasi data, sasaran-sasaran bantuan yang kita berikan itu sudah sesuai dengan DTSEN sesuai dengan arahan pemerintah pusat,” pungkasnya. (*)
