Bogor24Update – Upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas dinilai masih menghadapi berbagai kendala. Sejumlah persoalan mendasar disebut masih menjadi hambatan bagi pelaku UMKM di Bumi Tegar Beriman.
Ketua Forum Usaha Mikro Kecil Menengah dan Industri Kecil Menengah (UMKM IKM) Kabupaten Bogor, Nurunnisa Setiawan, mengatakan masih ada beberapa persoalan yang harus dibenahi agar target tersebut dapat terwujud.
“Keluh kesah teman-teman UMKM itu yang pertama modal untuk pengusaha menengah ke bawah, dan yang kedua itu bantuan alat serta pelatihan dari Pemda belum merata ke seluruh kecamatan,” ujar Nurunnisa kepada wartawan di Cibinong, Selasa, 30 Juni 2026.
Selain persoalan modal dan pemerataan bantuan, Nurunnisa menyebut kendala lain juga muncul pada Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang kini diperketat oleh pemerintah pusat.
“SLHS itu kan sekarang diperketat karena makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal itu belum bisa diedarkan,” ucapnya.
Menurutnya, biaya untuk mengurus sertifikat halal masih cukup besar. Sementara itu, dukungan bantuan dari Pemda terkait pemenuhan SLHS bagi pelaku UMKM dinilai belum memadai.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, memastikan pemerintah daerah akan segera membenahi sejumlah persoalan yang dihadapi sektor UMKM.
“Ada tiga hal yang akan kita benahi. Pertama pembinaan yang dilakukan oleh dinas, kedua support dari DPRD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2027 nanti untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar semakin bertambah dan berkembang sehingga UMKM otomatis ada kontribusi ke PAD, dan ketiga anggaran bisa didukung oleh para pengusaha melalui CSR,” kata dia.(*)
