Bogor24Update – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor mulai mengambil langkah untuk mencegah terjadi pelanggaran Pilkada 2024 yang dilakukan pejabat publik. Salah satunya kepala desa.
Koordinator Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Bogor, Burhanudin, menjelaskan bahwa kepala desa yang terbukti melanggar netralitas dalam Pilkada dapat dikenai hukuman pidana penjara hingga enam bulan dan denda jutaan rupiah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
“Kepala desa maupun perangkat desa dilarang berpihak dengan membuat keputusan atau tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu calon pasangan Pilkada,” jelas Burhan, Minggu 25 Agustus 2024.
Advertisement
Page 1 of 2
