Bogor24Update – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menandatangani serah terima halte Buy The Service (BTS) Kota Bogor.
Penandatanganan berita acara serah terima dilakukan Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Suharto.
Prosesi penandatanganan disaksikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Dirjen Kereta Api Mohamad Risal Wasal, Dirut PT KAI Didiek Hartantyo, dan Dirut KCI Asdo Artrivianto.
BACA JUGA :
Acara tersebut berlangsung dalam rangkaian peresmian operasional Sky Bridge Bojong Gede dana pekan nasional keselamatan jalan di Terminal Tipe C Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Sabtu, 9 Desember 2023.
Untuk pengelolaan dan penanganan persoalan transportasi agar terintegrasi antara satu wilayah dengan wilayah lain, Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan harus menghindari ego sektoral.
Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, namun semua harus kompak mendeliver visi misi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, di antaranya angkutan massal perkotaan harus dilaksanakan.
Di hadapan Menhub, Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan transportation it’s all about collaboration pusat, daerah dan lembaga terkait.
“Kami berharap betul kebijakan terminal batas kota, pengaturan angkutan antar kota antar provinsi serta yang lainnya,” ungkap Bima Arya.
Bima Arya mengemukakan, untuk program BTS di Kota Bogor sangat luar biasa dan juga disambut masyarakat Kota Bogor.
“Warga Kota Bogor merasa bahagia walaupun di awal pengoperasiannya Pemkot Bogor sempat panik, namun seiring jalan beberapa bulan kemudian berjalan sesuai harapan. Bahkan ride the ship Kota Bogor menjadi yang one of the best di Indonesia,” kata Bima Arya.
Untuk itu, kepada Menhub, ia berharap agar BTS di Kota Bogor berlanjut dan koridornya ditambah, sehingga nantinya angkot di pusat Kota Bogor bisa berkurang atau hilang.
Terkait BTS, Menhub menyampaikan kepada pemerintah daerah harus ada pendampingan mengingat konsep BTS bersifat temporer atau sementara selama waktu 3 tahun.
“Pada tahun ketiga, masyarakat sudah mau membayar dan pemda sudah subsidi juga sehingga anggaran yang kita lakukan bisa dialihkan ke kota-kota yang lain, termasuk bikin BTS ringroad,” terang Budi.
Kepada BPTJ, Menhub memerintahkan untuk membuat ring BTS di Kota Bogor, sehingga angkot tidak masuk ke tengah Kota Bogor, tapi hanya ada di pinggir kota. Bahkan kalau ada angkot di tengah kota bisa ditilang oleh kepolisian.
“Nanti akan kita buat ring BTS, titik-titik jumpa angkot dengan itu ada di situ. Jadi, kalau nanti ada tambahan kita bikin ring BTS bukan jari-jari, karena kalau ring itu bisa menyelesaikan urusan perpindahan moda sehingga angkot yang 3.000-an mungkin bisa jadi 500. Untuk kepolisian siap bilang ya?,” ucap Budi.
Sementara itu, Plt Kepala BPTJ Suharto mengatakan, penyerahan 35 unit shelter atau halte dalam rangka untuk mendukung pengoperasian angkutan umum di Kota Bogor dengan skema BTS.
Terpisah, Direktur Perumda Trans Pakuan Kota Bogor Rachma Nissa Fadliya menyampaikan, pemanfaat shelter akan berkoordinasi dengan Pemkot Bogor sambil menunggu selesai proses administrasinya.
“Untuk pengelolaannya akan kita koordinasikan dengan Pemkot Bogor, yang pasti akan kita maksimalkan, pelayanan tetap optimal, penggunaan halte tetap optimal, dirawat dengan baik,” katanya.
