Pada intinya, kata Dedie, pejabat eselon II yang akan mengisi kursi kepala Diarpus dan DPUPR harus memiliki kapasitas, kualitas, potensi, dan kompetensi. Disamping itu dan menjadi paling penting juga, yaitu loyalitas dan integritas.
“Jadi harus punya loyalitas, kepada siapa? Terhadap pimpinan, Jadi banyak persoalan di lapangan yang menjadi perhatian dari pimpinan dan harus dilaksanakan,” ungkap Dedie.
“Misalnya ada jalan berlubang di Tajur, masyarakat mengadu kepada pak wali. Tentunya pak wali tidak bisa bawa-bawa aspal. Pak wali tentu memerintahkan kepala dinas, maksudnya pak wali ingin kepala dinas ini responsif dan kemudian mencari titik-titik kompromi. Semisal mau diaspal untuk di Ciawi, ya kita prioritaskan di Tajur dahulu,” imbuhnya.
Informasi yang dihimpun, tiga nama di Diarpus, ada Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lia Kania Dewi, Kabag Prokompim Setda Kota Bogor Rudiyana, dan Kabag Abang Setda Kota Bogor Tyas Ajeng Fitriani Prihandari.
Sementara DPUPR, ada nama M. Hutri selaku Kabid Perumahan dan Pemukiman pada Disperumkim, Sekretaris DPUPR Rena Da Frina, dan Kabag Umum Setda Kota Bogor Yadi Cahyadi. (Haris)
