Bogor24Update – Bakal calon Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan bahwa ke depan perlu adanya modernisasi sistem transportasi umum di Kota Bogor. Hal itu dikatakannya usai pertemuan dengan komunitas angkutan umum baik pengguna maupun pelaku usaha di Posko Dedie A. Rachim, Kamis kemarin.
Dedie mengatakan, pertemuan tersebut mempertemukan dua keinginan atau harapan. Pertama harapan dari masyarakat selaku pengguna angkutan umum dan satu lagi dari pelaku usaha angkutan umum, termasuk sopir dan badan usaha.
“Dialognya sangat cair, namanya masyarakat punya harapan, kemudian para pelaku usaha angkutan punya kendala. Nah memang pemerintah itu ke depan terus selalu berusaha untuk mendekatkan atau mencoba mencari solusi dari dua titik perbedaan ini,” katanya dikutip Sabtu, 20 Juli 2024.
Namun demikian, kata Dedie, perbedaan yang mengemuka pun masih bersifat lumrah, bukan perbedaan yang sifatnya kontroversial. Sehingga nanti tinggal bagaimana harapan-harapan dari mereka terwujud dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
“Jadi pertemuan untuk diskusi soal harapan masyarakat selaku pengguna angkutan dan kendala pelaku usaha angkutan, tidak ada emosi yang muncul semuanya kelihatannya menerima dan menaruh harapan besar,” katanya.
Ia mengatakan, ada program mengenai angkutan umum yang sudah berjalan saat ini menjadi kesepakatan, seperti tentang batas usia kendaraan. Artinya, sambungnya, bahwa ke depan perlu ada modernisasi sistem transportasi umum di Kota Bogor.
“Artinya ke depan harus ada model angkutan yang lebih modern, lebih nyaman, lebih bersih, lebih pasti dan ditambah sistem IT yang memadai,” katanya.
Ia mencontohkan model transportasi umum yang dimaksud, seperti program BisKita atau tidak menutup kemungkinan ke depan bisa mengimplementasikan sistem moda transportasi, seperti JakLinko di Jakarta.
“Kita bisa mencontoh program dari BisKita, atau barangkali nanti juga kita studi banding tentang JakLinko. Nah, subsidi ini bisa menyeluruh, artinya BisKita dapat subsidi, model Alibo jika di Kota Bogor nanti bisa saja menjadi satu kesatuan dalam subsidi,” paparnya.
Kendati begitu, imbuh Dedie, semua ini perlu melalui pembicaraan dengan banyak pihak baik dari masyarakat, pelaku usaha, DPRD, dan juga pemerintah. “Ini kan sebuah pendekatan yang baik bagaimana sistem itu dibangun atas dorongan dan keinginan masyarakat,” tandasnya. (*)
