Bogor24Update – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyatakan kesiapannya mensubsidi Biskita Trans Pakuan saat program Buy The Service (BTS) diambil alih oleh pemerintah daerah pada 2025 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri justru mempertanyakan kesiapan anggaran Pemkot Bogor mensubsidi BisKita. Apalagi, setiap tahunnya pemerintah selalu mengalami defisit anggaran.
Belum lagi, kata Saeful, Pemkot Bogor harus menanggung beban hutang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp31,9 miliar, dan harus dicicil selama delapan tahun, yang dimulai pada 2023 lalu.
BACA JUGA :
“Sudah setiap tahun defisit anggaran, harus nanggung hutang PEN. Sekarang mesti menanggung subsidi BisKita. Program prioritas mana lagi yang harus dikesampingkan demi BTS?,” ujarnya dikutip Kamis, 11 Juli 2024.
Menurutnya, lebih baik anggaran yang ada difokuskan kepada pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, seperti penambahan puskesmas rawat inap.
“Saya pikir program BTS tidak terlalu urgent. Lebih penting menambah jumlah sekolah negeri. Kita sama-sama tahu, jumlah sekolah negeri tidak merata. Bahkan tak berimbang, antara jumlah SD, SMP, hingga SMA negeri,” katanya.
Ia juga mengatakan, seharusnya sebelum pemerintah mengambil program tersebut dari pusat, harus dibuatkan feasibility study (FS) atau kajian soal bagaimana kelanjutan BTS apabila subsidi dihentikan oleh pusat.
“Kan sudah tahu, kalau subsidi BTS itu suatu saat bakal dihentikan. Harusnya dipersiapkan. Jangan hanya menarik program untuk lips service saja. Lihat saudara kita Kabupaten Bogor, mereka tak ambil BTS, dan nggak dipusingkan dengan itu,” katanya.
Baca juga : BTS Diambil Alih 2025 : Pemkot Bogor Siap Subsidi BisKita
Lebih lanjut, kata Saeful, kendati dalam perda transportasi terdapat poin subsidi angkutan umum. Namun, besaran anggaran subsidi sebesar Rp56 miliar per tahun sangat berat.
“Kalau melihat jumlahnya yang besar. Jelas saya sebagai dewan keberatan. Sebab banyak sektor lain yang lebih penting untuk diintervensi oleh APBD,” ungkapnya.
Dia pun meminta agar Pemkot Bogor saat tahun 2025 mendatang mencari investor yang lebih kuat secara finansial. Namun, sambungnya, mesti diperhatikan mengenai transparansi sharing profit antara Perumda Trans Pakuan dan investor, seperti Kodjari.
“Memang saya mendengar nantinya akan menempuh mekanisme lelang. Makanya saya berharap pemerintah membuat persyaratan yang ketat terutama soal kekuatan finansial dan transparansi,” tutupnya. (*)
