Bogor24Update – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyatakan kesiapannya mensubsidi Biskita Trans Pakuan saat program Buy The Service (BTS) diambil alih oleh pemerintah daerah pada 2025 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri justru mempertanyakan kesiapan anggaran Pemkot Bogor mensubsidi BisKita. Apalagi, setiap tahunnya pemerintah selalu mengalami defisit anggaran.
Belum lagi, kata Saeful, Pemkot Bogor harus menanggung beban hutang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp31,9 miliar, dan harus dicicil selama delapan tahun, yang dimulai pada 2023 lalu.
“Sudah setiap tahun defisit anggaran, harus nanggung hutang PEN. Sekarang mesti menanggung subsidi BisKita. Program prioritas mana lagi yang harus dikesampingkan demi BTS?,” ujarnya dikutip Kamis, 11 Juli 2024.
Menurutnya, lebih baik anggaran yang ada difokuskan kepada pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, seperti penambahan puskesmas rawat inap.
“Saya pikir program BTS tidak terlalu urgent. Lebih penting menambah jumlah sekolah negeri. Kita sama-sama tahu, jumlah sekolah negeri tidak merata. Bahkan tak berimbang, antara jumlah SD, SMP, hingga SMA negeri,” katanya.
Ia juga mengatakan, seharusnya sebelum pemerintah mengambil program tersebut dari pusat, harus dibuatkan feasibility study (FS) atau kajian soal bagaimana kelanjutan BTS apabila subsidi dihentikan oleh pusat.
