Bogor24update – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor meminta pemerintah daerah tidak pilih kasih di dunia pendidikan.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogot, Ridwan Muhibi saat menerima aspirasi dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bogor di Ruang Serbaguna, Rabu 31 Mei 2023.
Menurutnya saat ini Pemkab Bogor terlalu fokus dengan sekolah negeri. Hal itu terlihat dari sektor penganggaran.
“Semua sekolah, baik swasta maupun negeri, keduanya memberikan kontribusi bagi peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bogor,” katanya.
“Pemerintah daerah harus berani menganggarkan swasta, artinya dialokasikan. Kan ada tuh Dana Alokasi Khusus (DAK),” sambungnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta Dinas terkait agar penerimaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri kembali diperketat.
Sebab, kata dia, tidak sedikit sekolah negeri di Kabupaten Bogor yang masih memasukan calon siswa meski kuota sudah terpenuhi.
“Kedua, penerimaan murid baru, itu pun ditinjau kembali terkait pemetaan, dan maping PPDB,” papar dia.
Ridwan Muhibi juga mengaku akan menindaklanjuti aduan-aduan lainnya yang diterima komisi IV saat menerima audiensi BMPS Kabupaten Bogor.
Sementara, Ketua BMPS Kabupaten Bogor Agus Sriyanta menyebut sejumlah persoalan yang dihadapi sekolah swasta, mereka sampaikan di hadapan wakil rakyat untuk meningkatkan mutu sekolah swasta.
Menurut Agus, pembahasan tentang PPDB pendirian sekolah Negeri baru, pengangkatan tenaga pendidik melalui P3K, pengembangan dan peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan dan Sarana Prasarana serta PIP Cerdas.
Soal PPDB, kata dia, masih banyak sekolah SD dan SMP di Kabupaten Bogor yang masih melanggar Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.
“Kita minta PPDB sesuai aja dengan peraturan pemerintah, kalau SD maksimal 32 siswa per kelas, SMP 36 siswa, selama ini kan masih ada yang terima SMP sampai 49 siswa per kelas. Ini kan swasta juga yang kena dampak,” ucapnya.
Tak hanya itu, pemetaan sekolah negeri baru seringkali tidak memikirkan swasta yang sudah ada pada lokasi tersebut.
“Pendirian sekolah, pemerintah ini kan seenaknya sendiri, mereka buat sekolah negeri, padahal disitu banyak sekolah swasta,” katanya.
Ia meminta pemerintah Kabupaten Bogor jangan tebang pilih antara sekolah swasta dan negeri dalam mencerdaskan siswa-siswi di Bumi Tegar Beriman.
“Kalau banyak sekolah swasta, ya pemerintah harus maksimal mensupportnya,” tandas dia.
Agus mengaku selama ini PLT Bupati Iwan Setiawan belum menerima niat baik BPMPS untuk mencari solusi terkait persoalan sekolah swasta.
“Salah satu ihtiar kami Kami sudah kirim surat untuk Audiensi dengan PLT Bupati untuk diskusi terkait Pendidikan swasta tapi tidak di respon,” pungkas Agus.(*)
