Bogor24Update – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor menggelar sosialisasi tata cara pendaftaran E-SPPT PBB P2 dan Penyampaian DHKP PBB P2 Tahun 2024 kepada Camat dan Lurah se-Kota Bogor.
Kegiatan yang berlangsung di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB melalui E-SPPT.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, sosialisasi E-SPPT memiliki tujuan dan harapan target PBB tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp306,9 miliar bisa tercapai.
BACA JUGA :
Terkait strateginya, sambung Dedie akan dipikirkan dan dijalankan bersama oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta aparatur wilayah.
“Untuk aparatur wilayah juga perangkat daerah harus mampu menyukseskan E-SPPT karena hasil yang diupayakan akan kembali kepada masyarakat. Jadi uang rakyat kembali ke rakyat,” ungkap Dedie, Jumat, 2 Februari 2024.
Ia mengemukakan, ada beberapa hal yang harus diwaspadai terkait kecenderungan penurunan dari sisi pendapatan sektor jasa dan perdagangan akibat dari rencana pemindahan ibukota negara yang sudah diundang-undangkan yang ditetapkan pemerintah bukan sekedar wacana.
“Saya mengingatkan pendapatan Kota Bogor tidak lepas dari sebagai daerah penyangga ibukota. Sektor jasa dan perdagangan utamanya hotel dan restoran berkaitan erat dengan kegiatan instansi pemerintah pusat, lambat laun trennya akan menurun,” katanya.
“Pemindahan ibukota dan aktivitas lembaga negara yang tadinya bisa dilaksanakan di sekitar Jabodetabek sampai Bandung akan pindah ke daerah sekitar IKN,” imbuh Dedie.
Untuk itu, ia mengatakan, perlu mencari terobosan baru agar potensi pendapatan Kota Bogor yang bisa dipakai atau dimanfaatkan untuk pembangunan tetap ada.
Salah satunya mempermudah investasi perizinan, sehingga ada kesempatan atau peluang berusaha bagi masyarakat termasuk penambahan potensi pendapatan untuk Kota Bogor.
“Jadi ini bagian dari upaya kami, bagaimana E-SPPT ke depan akan menjadi andalan untuk melaksanakan pembangunan,” ujar Dedie.
Selain itu, Dedie melihat struktur pendapatan Kota Bogor yang didominasi BPHTB dan PBB yang sifatnya tradisional. Karenanya, Kota Bogor harus membuat langkah-langkah politis dan konkrit untuk menyelaraskan tata batas untuk kemudian menghasilkan sebuah pendapatan baru bagi Kota Bogor.
Untuk ini, kata Dedie, semua harus mendukung dan optimis akan hal ini karena bisa menjadi penyelamat bagi Kota Bogor.
“Perbaikan tata batas, selain memperbaiki bidang tanah digital di BPN, berpotensi meningkatkan PBB Kota Bogor. Ini menjadi agenda ke depan bagaimana upaya kami meningkatkan PBB,” katanya.
Ia mengatakan, strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar bersedia membayarkan PBB, di antaranya pemberian insentif berupa diskon yang jumlahnya bervariasi.
“Insentif bagi para petugas diharapkan meningkat agar menjadi motivasi dalam mengejar target pendapatan PBB,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Bapenda Kota Bogor, Tyas Ajeng Fitriani Prihandari menuturkan, instansinya memiliki terobosan E-SPPT yang sudah mendapatkan penghargaan di level nasional.
Inovasi E-SPPT memberikan kemudahan dalam pendistribusian PBB, yang tadinya manual secara door to door yang belum tentu juga masyarakat mendapatkan tagihannya.
“Sekarang dengan E-SPPT ini bisa langsung masuk ke WhatsApp atau Email dari Wajib Pajak (WP),” ujar Tyas Ajeng.
Ia mengatakan, tahun ini masih menggulirkan program stimulus berupa pengurangan terhadap PBB yang terbagi dalam tiga periode.
“Sekarang kami berikan stimulus diskon 15 persen untuk yang membayar di bulan Februari 2024, 10 persen yang bayar di bulan Maret 2024, dan 5 persen di bulan April 2024,” jelasnya.
Pihaknya mengharapkan dengan adanya program stimulus tersebut banyak masyarakat yang mendaftarkan ke E-SPPT karena cakupan E-SPPT belum semua mendaftarkan.
Imbuh Tyas Ajeng, alasan program stimulus diberikan diskon hanya yang sudah mendaftar E-SPPT, karena untuk meningkatkan cakupan pendaftaran E-SPPT.
Ia menegaskan, Bapenda sudah tidak lagi mencetak SPPT secara manual dan pendistribusiannya pun sudah online.
Untuk pembayaran, wajib pajak juga diberikan kemudahan dengan 21 chanel pembayaran bisa melalui marketplace, QRIS, minimarket dan lainnya.
“Jadi masyarakat mau bayar PBB sekarang nggak usah mencari SPPT ke lurah atau Pa RT. Ketika mau membayar tinggal klik aja bayar melalui e-commerce atau 21 channel pembayaran,” ujarnya.
Pihaknya juga berharap masyarakat sebagai wajib pajak bisa menjalankan kewajiban membayar PBB di awal tahun ini.
“Sosialisasi ke aparatur wilayah ini mudah-mudahan meningkatkan kesadaran masyarakat. Karena angka E-SPPT sendiri baru 52 persen,” pungkasnya. (*)
