Bogor24Update – Masa kampanye yang sudah berakhir dan dalam melihat situasi serta kondisi politik yang memasuki masa tenang hari kedua, GMNI Cabang Bogor menyatakan terus mengawal Pemilu 2024 agar tetap berjalan lancar tanpa adanya kecurangan khususnya di daerah Bogor Raya.
Namun melihat adanya beberapa pejabat publik yang mengikuti kampanye di luar cuti, hal tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi GMNI Cabang Bogor di wilayah kabupaten dan kota Bogor.
“Pejabat publik tertentu memang diperbolehkan untuk dapat mengikuti kampanye sesuai peraturan perundang-undangan. Namun juga perlu diingat bahwasannya pejabat publik daerah diharapkan untuk tetap bersikap netral walaupun mempunyai hak politik seperti warga biasa,” ucap Bung Zidan selaku Pengurus DPC GMNI Bogor Bidang Sosial Politik dan Budaya dalam keterangannya, Senin, 12 Februari 2024.
Untuk itu, kata dia, GMNI Bogor akan terus mengawal Pemilu ini agar netralitas aparatur sipil negara (ASN) dari Pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor.
Sementara itu Ketua GMNI Cabang Bogor, Bung Aditya Pratama mengatakan bahwasannya pejabat pemerintah kabupaten dan kota Bogor haruslah tegak lurus mengikuti aturan-aturan UU Pemilu yang berlaku dan tidak adanya tebang pilih dalam proses demokrasi.
“Harapannya ialah bahwa GMNI Bogor akan selalu menjadi garda terdepan dalam mengawal Pemilu 2024 ini dan juga akan terus mengawal pemerintah kabupaten dan kota Bogor agar terus bersikap adil dalam Pemilu 2024 ini,” tegasnya.
Menurutnya, semua bisa melihat cita-cita Bung Karno melalui esensi demokrasi kerakyatan, yaitu sosio-demokrasi secara harfiah berarti demokrasi massa-rakyat.
“Sosio-demokrasi berdiri dengan kedua kakinya, yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, di tengah-tengah rakyat. Dengan demikian, sosio-demokrasi berusaha menggabungkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi,” katanya.
Dengan sosio-demokrasi, rakyat akan dipastikan memegang kekuasaan politik. Pada saat itu, katanya, semua urusan politik, diplomasi, pendidikan, pekerjaan, seni, kebudayaan, dan lain-lain berada di bawah kontrol rakyat.
Rakyat juga terlibat langsung dalam memutuskan, menjalankan, dan mengontrol semua kebijakan-kebijakan politik negara. “Inilah demokrasi politik,” imbuhnya.
Dengan demikian, kata dia, sosio-demokrasi adalah pembentukan kekuasaan politik di tangan massa-rakyat, konsep sosio-demokrasi menggabungkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.
“Dengan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu, maka nanti di seberang jembatan emas itulah masyarakat Indonesia bisa diatur oleh rakyat sendiri sampai selamat dan menjadi suatu masyarakat dimana masyarakat yang tanpa kapitalisme dan imperialisme,” tegas Aditya. (*)
