Menurutnya, semua bisa melihat cita-cita Bung Karno melalui esensi demokrasi kerakyatan, yaitu sosio-demokrasi secara harfiah berarti demokrasi massa-rakyat.
“Sosio-demokrasi berdiri dengan kedua kakinya, yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, di tengah-tengah rakyat. Dengan demikian, sosio-demokrasi berusaha menggabungkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi,” katanya.
Dengan sosio-demokrasi, rakyat akan dipastikan memegang kekuasaan politik. Pada saat itu, katanya, semua urusan politik, diplomasi, pendidikan, pekerjaan, seni, kebudayaan, dan lain-lain berada di bawah kontrol rakyat.
Rakyat juga terlibat langsung dalam memutuskan, menjalankan, dan mengontrol semua kebijakan-kebijakan politik negara. “Inilah demokrasi politik,” imbuhnya.
Dengan demikian, kata dia, sosio-demokrasi adalah pembentukan kekuasaan politik di tangan massa-rakyat, konsep sosio-demokrasi menggabungkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.
“Dengan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu, maka nanti di seberang jembatan emas itulah masyarakat Indonesia bisa diatur oleh rakyat sendiri sampai selamat dan menjadi suatu masyarakat dimana masyarakat yang tanpa kapitalisme dan imperialisme,” tegas Aditya. (*)
