Bogor24update – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor menyatakan berkas perkara kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kantor pusat pelayanan administrasi pasien tahap II Rumah Sakit Marzoeki Mahdi (RSMM) Bogor Tahun Anggaran 2017 yang dilimpahkan Polresta Bogor Kota telah lengkap atau P21.
“Berkas perkara yang dilimpahkan kepada kami untuk diteliti sudah kami nyatakan lengkap atau P21. Sehingga kami sudah melakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka,” kata Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Bogor, Abram Tambunan, Selasa, 21 Februari 2023.
Selanjutnya, pihaknya akan segera melimpahkan bekas perkara dengan dua tersangka, MHB dan ASR ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.
“Untuk penanganan perkara dari kami mungkin di hari Kamis (23/2) besok berencana akan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Bandung,” tutur Abram.
Setelah ini, lanjutnya, terhadap tersangka dilakukan penahanan sebagai tahanan titipan selama 20 hari kedepan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.
“Tapi untuk ASR itu masih sedang menjalani masa pemidanaan dalam perkara di Jakarta Timur. Nanti dari Salemba dititip sementara untuk disidangkan di Paledang. Jadi keduanya di Paledang,” imbuhnya.
Sebelumnya, Polresta Bogor Kota menetapkan dua tersangka MBH dan ASR dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kantor pusat pelayanan administrasi pasien tahap II RSMM Bogor.
Diketahui, MHB selaku ketua pokja pemilihan dan ASR selaku direktur utama PT. Delbiper Cahaya Cemerlang (DCC) atau pemenang tender.
Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan, pengungkapan kasus tindak pidana korupsi ini merupakan hasil pengembangan atas dasar laporan pada tahun 2019.
“Awalnya kami menerima laporan dari beberapa subkontraktor (subkon) yang mengerjakan di RSMM tertunggak pembayarannya,” kata Kombes Bismo, Selasa, 21 Februari 2023.
Pengerjaan dimaksud perluasan gedung kantor pusat pelayanan administrasi pasien tahap II di RSMM Tahun Anggaran 2017.
Dalam kasus ini, MHB menetapkan PT DCC sebagai pemenang tender dengan nilai kontrak Rp6,7 miliar. Penetapan tersebut diduga atas perintah CSW selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).