Bogor24Update – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dipilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan forum strategis Mayor’s Talk Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 yang berlangsung pada 27 hingga 30 September 2026.
Bertajuk “Climate and Urban Resilienceal”, ajang nasional ini menghimpun para kepala daerah dari Komwil III APEKSI untuk merumuskan solusi konkret dalam menghadapi krisis iklim global serta tantangan pengelolaan lingkungan perkotaan.
Wakil Ketua Bidang Kerjasama Pengurus Pusat APEKSI yang juga Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid mengatakan bahwa koordinasi antar kepala daerah merupakan agenda penting untuk menyikapi dinamika serta isu-isu strategis mendatang. Menurutnya, fondasi utama dari sebuah ‘Kota Tangguh’ berawal dari integritas dan kepemimpinan para kepala daerahnya.
”Kota Tangguh itu bukan hanya kita menciptakan kota yang tangguh dengan pembangunan secara fisik, tetapi menurut saya dimulai dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota-nya. Tangguh bukan berarti dalam hal kekuatan fisik, tetapi bagaimana kita tidak tergoda dengan peluang apa pun yang bisa merugikan kita dan masyarakat,” ujarnya usai acara Welcoming Dinner APEKSI 2026 di Bogor, Senin, 28 September 2026 malam.
Menurut Achmad, keterbatasan Anggaran Transfer Ke Daerah (TKD), persoalan sampah yang belum tuntas, hingga kendala infrastruktur tidak boleh memadamkan semangat pemerintah daerah untuk terus melahirkan terobosan. Ia mendorong pentingnya membangun kolaborasi lintas sektor serta melibatkan potensi generasi muda.
”Kolaborasi itu penting, bukan hanya antar kota tetapi dengan seluruh elemen masyarakat dan peluang yang ada. Tadi dari Bogor juga ada inspirasi anak muda, Mas Ernest dari Rekosistem, yang bisa mengolah bahan limbah menjadi nilai rupiah. Ini luar biasa dan harus terus kita ciptakan peluangnya agar memperkuat kota-kota kita berbasis potensi masing-masing,” katanya.
Ditempat yang sama, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyambut hangat kepercayaan yang diberikan APEKSI Komwil III. Ia mengungkapkan bahwa krisis iklim global termasuk ancaman fenomena ekstrem El Nino dan La Nina menuntut kepemimpinan daerah untuk lebih kreatif dalam mencari jalan keluar di tengah keterbatasan fiskal.
”Di tengah situasi yang serba terbatas secara anggaran, ditambah dunia sedang dilanda fenomena cuaca ekstrem El Nino dan La Nina, kita harus mencari solusi untuk mengembalikan status kota sebagai Kota Tangguh melalui kolaborasi dan sinergi,” ucap Dedie Rachim.
Puncak rangkaian acara Mayor’s Talk yang berlokasi di IPB International Convention Center (ICC) Bogor dijelaskannya, menghadirkan para pemangku kebijakan tingkat nasional dan praktisi lapangan.
”Rangkaian acara dibuka langsung oleh Menko Pangan, serta menghadirkan narasumber utama seperti Kepala BMKG, Menteri Lingkungan Hidup atau yang mewakili, akademisi perguruan tinggi, hingga praktisi pengelolaan sampah seperti Rekosistem,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, menjelaskan bahwa Komwil III merupakan komwil terbesar di APEKSI yang menaungi 25 kota. Pemilihan Kota Bogor sebagai lokasi penyelenggaraan didasari atas antusiasme dan inovasi nyata yang telah diterapkan Pemkot Bogor, terutama dalam aspek pengelolaan sampah dan lingkungan.
”25 kota ini hadir ke Bogor karena Pemkot Bogor sangat fokus dan semangat untuk membagikan best practice. Apalagi Bogor menjadi salah satu yang terdepan dalam implementasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), serta inovasi Waste Station yang ingin dibagikan kepada wali kota lainnya,” tutur Alwis.
Kata Alwis, forum ini tidak sekadar menjadi ajang pembelajaran horizontal (horizontal learning) antar pemerintah kota, melainkan juga wadah penyampaian aspirasi daerah langsung kepada pemerintah pusat.
”Pertama, kita saling berbagi praktik baik yang ada di Kota Bogor. Kedua, hambatan-hambatan yang dialami daerah akan dirumuskan dan disampaikan langsung kepada Pak Menko dan Pak Menteri yang hadir. Ketiga, masyarakat perlu menyadari bahwa tantangan saat ini bukan hanya masalah fiskal, melainkan juga perubahan iklim dan kesiapan lingkungan. Hasil perbincangan ini akan melahirkan usulan konkret untuk dijadikan kebijakan nasional,” pungkas Alwis. (*)
