Bogor24Update – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berikhtiar mencari cara agar Layanan Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan mendapat suntikan subsidi dari Pemerintah Pusat. Terkini, Pemkot melayangkan surat untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenkoinfra).
Pada surat itu, Pemkot Bogor meminta agar Layanan BTS Biskita Trans Pakuan mendapat bantuan subsidi sehingga moda transportasi massal yang sudah dicintai warga Kota Bogor bisa beroperasi dengan maksimal.
Selain itu, Pemkot Bogor juga mencantumkan faktor lain yang dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat memberi dukungan pada layanan Biskita Transpakuan. Poin tersebut ialah wacana Presiden Prabowo yang akan berkantor di Istana Bogor.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra membenarkan poin itu ada dalam surat yang dilayangkan Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari kepada Kemenhub dan Kemenkoinfra.
“Memang ke depan Kota Bogor akan lebih strategis. Kami dapat informasi awal bahwa Presiden akan berkantor di sini (Istana Bogor). Harapannya ini bisa jadi pertimbangan,” kata Marse.
Dirinya menilai keberadaan Presiden Prabowo di Istana Bogor mesti diiringi dengan persiapan di Kota Bogor. Salah satunya yakni fasilitas penunjang yang lebih baik, yakni keberadaan Biskita Trans Pakuan yang dapat menjadi solusi kemacetan.
Seperti diketahui, nasib layanan transportasi Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor sedang terkatung-katung. Sebab, anggaran APBD sebesar Rp10 miliar dinilai tak sebanding dengan biaya operasional layanan tersebut. Sementara, pemerintah pusat belum memberikan sinyal positif terkait pengajuan kembali skema subsidi program BTS tersebut.
Saat masih dikelola Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub, anggaran operasional layanan ini mencapai lebih dari Rp 50 miliar dalam setahun. Kekurangan anggaran ini diperkirakan akan berdampak pada jumlah koridor layanan yang akan dipangkas besar-besaran.
Meski masih menunggu kabar balasan permohonan subsidi dari Pemerintah Pusat itu, Pemkot Bogor sudah mulai mempersiapkan lelang Layanan BTS Biskita Trans Pakuan.
Marse Hendra Saputra mengakui, program ini membutuhkan waktu sebelum Biskita beroperasi kembali.
“Karena tidak bisa serta merta berjalan. Saat ini kami sedang persiapan lelang. Secara aturan regulasi kami siapkan juga,” ujarnya.
Ia menyebut, pembahasan mengenai lelang akan dibicarakan pihaknya bersama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Bogor.
Marse mengatakan, lelang akan dilakukan melalui e-Catalog Kota Bogor. Lelang ini bisa diikuti oleh seluruh perusahaan yang memenuhi persyaratan administratif.
“Lelangnya agak beda dikit. Makanya kami minta bantuan pendampingan dari Kemenhub,” ucap dia.
Dirinya berharap persiapan lelang yang dilakukan secara paralel sembari menunggu kepastian subsidi dari Pemerintah Pusat bisa membuat operasional Biskita tidak terlalu lama berhenti.
Dalam pengajuan tersebut dengan skema paralel atau pemkot ikut menanggung lewat APBD. Pembiayaan APBD ini telah dianggarkan senilai Rp10 miliar yang diprediksi untuk dua koridor (1 dan 2). Sebab untuk empat koridor dengan 49 bus membutuhkan anggaran Rp58 miliar.
Adapun empat koridor yang dilayani dengan subsidi penuh antara lain: koridor 1 Terminal Bubulak-Cidangiang, koridor 2 Terminal Bubulak-Ciawi. Lalu, Koridor 5 Ciparigi-Stasiun KA Bogor dan koridor 6 Parung Banteng-Air Mancur.
Marse berupaya agar batas penghentian operasional Biskita akhir Januari ini tak diperpanjang. Anggaran APBD rencananya akan digunakan duluan untuk operasional.
“Kami kini sedang mempersiapkan skema APBD,” jelasnya.
Operasional dua koridor ini akan diterapkan sementara sampai subsidi pemerintah pusat turun. Ini untuk memastikan Biskita tetap beroperasi melayani masyarakat.
“Operasionalnya bakal disesuaikan ketersediaan anggaran APBD,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Wali Kota Bogor Terpilih, Dedie A. Rachim menilai, subsidi layanan Biskita Transpakuan mestinya tetap dikucurkan pemerintah pusat kepada Pemkot Bogor tahun ini. Sebab, subsidi pada layanan ini merupakan representasi subsidi langsung kepada masyarakat dan amat dirasakan manfaatnya.
“Uang rakyat ya harus kembali ke rakyat. Biskita sangat membantu pergerakan masyarakat untuk berekonomi dan melakukan kegiatan sosial,” ujarnya.
Dia menegaskan subsidi layanan Biskita Trans Pakuan semestinya menjadi prioritas lantaran banyak masyarakat yang memanfaatkan moda transportasi itu.
“Kalau tidak disubsidi, masyarakat harus membayar di atas Rp10 ribu. Makanya harus sama-sama diprioritaskan jangan sampai memberatkan,” tegas Dedie.
Dirinya berjanji akan membantu Kota Bogor memperjuangkan subsidi dari Pemerintah Pusat dengan berbagai cara. Selain itu, Dedie juga meminta Pemerintah Pusat agar memberikan waktu dan kelonggaran untuk Pemkot Bogor dalam mempersiapkan peralihan layanan Biskita Trans Pakuan.
“Kalau pun harus diambil Pemda, mesti diberikan waktu yang longgar sesuai perjanjian awal,” katanya. (***)
