Bogor24Update – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor menggelar konsultasi publik review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) 2019 – 2039 di IPB International Convention Center (IICC) Kota Bogor, Rabu, 8 Januari 2025.
Acara ini dihadiri Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari yang juga sebagai keynote speaker. Dalam kesempatan ini, Hery Antasari menyampaikan bahwa air adalah hak dasar. Oleh karenanya diperlukan upaya terus menerus inovasi tata kelola air.
Ia juga menyampaikan perihal air ini harus dikelola secara profesional, prinsip keadilan, transparan dan sustainable atau berkelanjutan. Untuk menunjang itu semua harus membangun infrastruktur yang kuat untuk ketersediaan air minum menjadi suatu keniscayaan karena perencanaan pengelolaan air menjadi sangat penting.
BACA JUGA :
“Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa ada 34 urusan wajib dan 6 sampai 7 urusan pilihan. Nah, di antaranya Pekerjaan Umum (PU) dan perumahan permukiman di mana di dalamnya ada sanitasi ada air minum dan lain sebagainya. Sehingga amanat undang-undang sudah jelas ini adalah urusan konkuren wajib pelayanan dasar,” tambah Hery.
Untuk itu, pemerintah baik pusat, provinsi dan juga kota atau kabupaten bertanggung jawab untuk ikut menjamin ketersediaan pelayanan air minum ini baik secara kuantitas, kualitas maupun kontinuitasnya.
“Di dalam kebijakan Pak Prabowo-Gibran Asta Cita, secara tidak langsung berkaitan kemiskinan dan kesehatan, swasembada air. Ini menegaskan kembali pentingnya penyediaan air minum, pentingnya semua aspek dari mulai perencanaan, kelembagaan dan sebagainya termasuk pendanaan terkait air minum ini harus menjadi perhatian bersama dan juga harus menjadi prioritas sampai ke tingkat daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Rino Indira Gusniawan melalui Direktur Umum (Dirum) H. Rivelino Rizky menjelaskan, kegiatan ini review rencana induk sistem penyediaan air minum periode 2019 sampai 2039, artinya di sini merupakan tugas Pemkot Bogor untuk menyusun rencana kegiatan tersebut. Sebetulnya sudah dilakukan rencana kegiatan tersebut ini hanya mereview.
“Karena review itu diperkenankan 5 tahun sekali, saat ini periode 2019 sampai 2024 sudah berjalan. Nah itu ada beberapa yang perlu kami review, makanya kami adakan kegiatan review RISPAM. Masukkan dari beberapa kementerian pada dasarnya kami ini kan milik Pemkot Bogor, di mana kita selalu membutuhkan support baik dari Pemkot Bogor, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Karena tanpa adanya support, tidak mungkin Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor bisa berjalan,” terangnya.
Lebih lanjut Rivelino memaparkan, pembahasan yang dilakukan kebanyakan pertama terkait dengan pembiayaan, kedua terkait dengan sumber air baku. Hal ini sangat terkait sekali dengan Perumda Tirta Pakuan karena 87 persen tergantung dari Sungai Cisadane dan Ciliwung. Sedangkan 13 persen bersumber dari mata air.
“Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan support. Kemudian terkait dengan alternatif pembiayaan. Dari total rencana selama 20 tahun ke depan itu membutuhkan biaya. Tidak mungkin semuanya dibebankan ke kami. Kami harus melalui dana PMP, oleh karena itu perlu ada alternatif pembiayaan lain,” terangnya.
Menanggapi terkait dengan perubahan menjadi perseroda, Rivelino mengatakan, hal itu memerlukan beberapa kajian. Namun jika dari sisi direksi siap saja apakah perseroda atau perumda yang penting memberikan manfaat dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat Kota Bogor.
“Tentunya dari sebelumnya dari PDAM jadi perumda, kan kita memberikan pelayanan juga. Dan perseroda juga tetap memberikan pelayanan, hanya mungkin prosesnya akan lebih cepat,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Direktur Teknik (Dirtek) Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Ardani Yusuf mengatakan, dalam hal ini pendanaan dari saat ini terhadap proporsi pendanaan dari Perumda Tirta Pakuan 51 persen. Sisanya dari Cipta Karya dari Kementerian PUPR, dan juga ada APBD dan APBN.
“Kami sampaikan bahwa kami mempunyai program 20 tahun ke depan, harus ditunjang pendanaan yang cukup. Kami undang di sini mitra-mitra, tadi untuk alternatif pembiayaan satunya perusahaan, dari Bank Dunia dan juga dari bank perbankan. Nah, yang tahun ini ada BJB yang hadir. Ini kami menunjukkan bahwa kami mempunyai program ke depan melalui pihak-pihak masyarakat. Terus juga dalam hal kebijakan-kebijakan tadi disampaikan juga bahwa saat ini ada kebijakan Asta Cita yaitu dari presiden Prabowo untuk program air minum yaitu di 5 tahun ke depan 2025-2030,” tuturnya.
Ardani lanjut menjelaskan, targetnya adalah air bersih ataupun air minum pemerintahan Indonesia naik, karna saat ini masih di angka 11 persen atau masih rendah. Dengan adanya ini, pihaknya mendukung program pemerintah ke depan seperti disampaikan hingga 2030 sebesar 15 persen, sehingga ada 40 persen yang harus ditingkatkan.
“Inilah program-program ini yang kami sampaikan untuk mengejar target. Tentu perlu penambahan kapasitas, kemudian pelanggan, penambahan jaringan dan salah satu itu untuk penurunan pilihan lain juga, yaitu untuk penambah idle capacity,” pungkasnya. (*)
