Bogor24Update – Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari menyiapkan sejumlah program dalam urusan pengelolaan sampah di Kota Bogor selama masa jabatannya.
Ia mengatakan, tata kelola persampahan selevel Kota Bogor yang dinilai merupakan kota maju seharusnya sudah melompat tidak lagi mengandalkan open dumping atau pembuangan terbuka.
“Jadi tidak dominan open dumping membuang ke TPA (tempat pembuangan akhir),” kata Hery, Jumat, 14 Juni 2024.
BACA JUGA :
Menurutnya, pengelolaan sampah dari hulu harus digalakkan kembali untuk mengurangi pembuangan ke TPA Galuga.
“Jadi betul-betul harus ada gerakan masif untuk pemilahan (sampah) di tingkat rumah tangga, komunal, dan komersial harus sudah digalakkan,” ujarnya.
Selain faktor dan rekayasa sosial kepada seluruh stakeholder dalam membuang sampah, imbuhnya, pemerintah juga menaruh perhatian kepada sistem tata kelola persampahan dan hal lainnya.
“Di waktu terbatas delapan bulan ini (jabatan Pj wali kota Bogor) saya coba secara jangka pendek galakkan apa yang sudah ada, (pengelolaan sampah) 3R akan kita dorong, jika seandainya Bank Sampah juga bisa secara ekstensif, akan diperluas,” katanya.
Kemudian, sambungnya, langkah yang dilakukan sekarang mencari bantuan keuangan untuk pengelolaan sampah dengan menerapkan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF). Seperti di Kota Cimahi dan Kabupaten Banyumas.
Menurutnya, dengan penerapan teknologi tersebut setidaknya untuk menyelesaikan sekian puluh persen dari timbulan sampah volume harian agar tidak bergantung dibuang ke TPA Galuga.
Ia mengakui anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Namun hal tersebut akan diupayakan untuk didapatkan dari pemerintah pusat.
“Untuk kapasitas seperti Kota Cimahi 50 ton (sampah) per hari saja lumayan bisa sampai berapa puluh miliar dan itu bantuan pusat. Nanti kita coba untuk raih itu (bantuan keuangan),” ujarnya. (*)
