Bogor24update – Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor tengah merancang Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Raperda PDRD saat ini masuk tahap rapat dengar pendapat dengan stakeholder, yakni pelaku usaha di Kota Bogor.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah Dwikorawati mengatakan, lahirnya Undang Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) berdampak pada restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi lima jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau disebut PBJT.
BACA JUGA :
Kedua, lanjut Sekda, dengan ditetapkannya UU HKPD, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru PBJT mengatur perluasan objek pajak, seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).
Ketiga penyederhanaan jenis retribusi pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan opsen atau tambahan pajak untuk kabupaten atau kota, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Penyederhanaan retribusi itu dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi yang diklasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
“Kelima jumlah atas jenis objek retribusi disederhanakan dari 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan,” kata Syarifah saat sosialisasi sekaligus dengar pendapat Raperda PDRD di Hotel Sahira, Tanah Sareal, Selasa, 7 Februari 2023.
Ia mengatakan, Raperda PDRD ini merupakan delegasi langsung dari ketentuan Pasal 94 UU HKPD, di mana hal utama yang perlu diperhatikan adalah penentuan besaran tarif yang akan dipungut perlu dilakukan kajian terlebih dahulu oleh pemerintah daerah.
Lanjutnya, hal-hal yang disesuaikan pada raperda dimaksud, di antaranya yang dikecualikan dari PBJT atas restoran yang memiliki omset per bulan minimal Rp10 juta dari sebelumnya Rp7,5 juta.
Kemudian, PBJT atas hiburan ditambah satu poin, yaitu bentuk kesenian dan hiburan lainnya, yang mempromosikan kebudayaan Sunda tidak dikenakan pajak. Hal ini dalam rangka mendukung raperda kebudayaan seni Sunda.
Disisi lain, Syarifah mengatakan, terdapat perluasan objek PBJT atas hotel, yaitu tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan glamping.
Kemudian, perluasan objek PBJT atas hiburan, yaitu wahana air, ekologi, pendidikan, budaya, salju, permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.
Adapun untuk tarif pajak konser musik dan sejenisnya turun dari 15% menjadi 10%, tarif bowling turun dari 15% menjadi 10%, tarif permainan ketangkasan turun dari 20% menjadi 10%, tarif panti pijat dan refleksi turun dari 25% menjadi 10%.
Berikutnya, tarif pajak parkir turun dari 35% menjadi 10%, tarif mandi uap atau spa naik dari 25% menjadi 40%, tarif karaoke dan sejenisnya naik dari 30% menjadi 40%, tarif pajak penerangan jalan naik dari 5% menjadi 10%, NJOPTKP untuk peralihan atas dasar jual beli naik dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta.
Ia menambahkan, ada juga dihapuskannya retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
Kemudian, dihapuskannya retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera atau tera ulang, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan retribusi izin trayek.
“Tapi penambahan objek baru retribusi yaitu GOR di kecamatan dan penyesuaian tarif pelayanan persampahan atau kebersihan,” imbuh Sekda.
Ia menerangkan, untuk naskah akademik raperda PDRD telah disusun, juga tengah diharmonisasi oleh Kanwil Kememkumham Jawa Barat. Setelah ini, pihaknya akan menyampaikan draft raperda tersebut ke DPRD Kota Bogor.
“Raperda masuk dalam pembahasan sidang 2 tahun 2023,” pungkasnya.
Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana menambahkan, instansinya menggarap raperda PDRD sejak tahun 2021. Kegiatan rapat dengar pendapat kali ini untuk meminta saran masukan dari para pelaku usaha di Kota Bogor.
“Hari ini menggali usulan-usulan dari pengusaha Kota Bogor bidang perhotelan, pengelolaan parkir, restoran, hiburan dan lainnya. Pemungutan pajak dan retribusi harus sesuai dengan UU yang ada, sehingga harus dirumuskan perda dari UU tersebut,” kata Deni.
Deni menjabarkan, UU HKPD sendiri telah disosialisasikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pihaknya juga telah merumuskan Raperda PDRD.
Sementara naskah akademik telah disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi pada Januari 2023.
“Rangkaian harus dilakukan agar usulan raperda PDRD ini saat diusulkan ke DPRD Kota Bogor bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya. (Ris)
