Bogor24Update – Perkembangan kasus perumahan Pandak Village yang berlokasi di Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor, terus memanas.
Pasalnya, pada sidang dengan agenda mediasi ke-3, pihak developer sebagai tergugat tidak menghadiri sidang dengan alasan kurang jelas.
Kuasa Hukum Penggugat, Rd. Anggi Triana Ismail menyampaikan bahwasanya hari ini pihak tergugat tidak menghadiri sidang mediasi atas gugatan Nomor: 199/Pdt.G/2024/PNCbi tertanggal 4 Juni 2024. Hal tersebut menjadi pertanyaan baginya.
“Kami bertanya kepada mediator terkait alasan ketidakhadiran pihak developer sebagai tergugat, namun alasannya gak jelas. ‘tergugat tidak hadir dikarenakan ada yang meninggal’ kata mediator non hakim PN (Pengadilan Negeri) Cibinong,” ungkap Anggi, Selasa, 6 Agustus 2024.
“Disaat ditanya siapa yang meninggal, jawabannya malah tidak tahu. Ini lucu dan terlampau picik, karena kami sudah bertekad datang pagi guna menghormati proses peradilan sebagaimana mestinya,” tukas Anggi menambahkan.
Kuasa hukum konsumen perumahan Pandak Village ini pun menyesalkan isi dari resume tergugat yang pada pokoknya menyuruh kliennya untuk meminta maaf atas adanya kegaduhan upaya hukumnya (baik non litigasi maupun litigasi).
Menurut dia, upaya hukum yang telah dilakukan kliennya merupakan hak fundamental selaku warga negara yang sah, mengingat kliennya mengalami kerugian akibat tidak adanya informasi yang terbuka perihal keberadaan pemakaman yang persis berada di samping perumahan Pandak Village.
“Jangankan meminta maaf, untuk mengatakan developer sudah bekerja baik pun kami katakan haram. Dikarenakan klien kami tidak pernah mendapatkan informasi yang valid atas adanya situasi dan suasana perumahan yang sudah dibelinya,” katanya.
Karena itu, pihaknya menantang pihak developer untuk melakukan upaya hukum karena mendalilkan hal itu di dalam isi resume perdamaiannya.
“Resume damai tapi isinya tantangan, ya sudah kamipun tantang balik mereka yang sudah menantang kami,” tegas kuasa hukum dari Kantor Hukum Sembilan Bintang itu.
Ia juga menyatakan akan segera membuat laporan kepolisian ke Polres Bogor atas dugaan tindak pidana penipuan dan dugaan kejahatan terhadap konsumen.
“Sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP dan UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana paling lama empat tahun penjara,” tandasnya. (*)
