Bogor24Update – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menyebut aksi pungutan liar (pungli) yang kerap terjadi di lokasi wisata berpotensi mengganggu pendapatan daerah.
Dia menjelaskan, aksi pungli tersebut akan mengakibatkan kunjungan jumlah wisatawan menurun. Sehingga, Rudy mengultimatum Pemkab Bogor agar lebih getol mengawasi kondisi tempat wisata untuk meminimalisir praktik pungutan liar atau pungli.
“Ya jangan dibiarkan saja. Nanti mengganggu pariwisata sehingga harus ada tindakan tegas terhadap pelaku pungli,” ungkap Rudy dalam keterangannya.
Maraknya praktik pungli, kata dia, mengakibatkan masyarakat takut untuk datang ke lokasi wisata. Parahnya, pendapatan dari salah satu sektor yang mendongkrak ekonomi daerah ini bisa merosot.
“Wisata menjadi salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat. Sehingga jangan sampai masyarakat enggan berkunjung karena maraknya pungli,” tuturnya.
Untuk di Kabupaten Bogor, Rudy meminta pemerintah daerah hingga tingkat desa lebih peduli terkait perilaku pungli. Sebab, Kabupaten Bogor menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi.
“Berbagai wisata ada di Kabupaten Bogor. Jangan sampai kawasan wisata terjadi dengan adanya pungli,” ujar Rudy.
Menurut dia, pungli biasanya marak dalam berbagai bentuk. Bahkan terkadang ada yang melakukannya dengan paksa sehingga membuat wisatawan enggan berkunjung kembali.
“Tentu perlu ada penindakan untuk tindakan tersebut. Apalagi saat ini, informasi bisa cepat menyebar. Sangat mudah menyebarkan informasi tentang keluhan wisatawan tersebut,” kata dia.
Pemerintah Kabupaten Bogor, tengah berupaya memberantas aksi pungutan liar (pungli) yang marak terjadi belakangan ini, terutama pada tempat-tempat wisata di Kabupaten Bogor.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor Yudi Santosa menjelaskan, pihaknya telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap aksi pungli.
Menurutnya, pungki kerap ditemukan justru di perjalanan menuju tempat wisata bukan tempat wisatanya.
“Kalau di tempat wisata ada. Hanya mereka belum ada kesepahaman, contoh misalnya di Gunung Pancar, Babakan Madang, itu belum ada kesepahaman antara para pelaku usaha,” ungkapnya.
Yudi tidak menampik pengelolaan sejumlah destinasi wisata sudah mulai rapih. Namun sebagian besar, masih ditemukan praktik pungli di perjalanan menuju tempat wisata termasuk di Kawasan Puncak.
Untuk itu, pihaknya bakal bekerja sama dengan Saber Pungli, dan aparat setempat untuk menindak praktik pungli di tempat wisata.
“Kalau itu di lokasi wisata, nanti kita bekerja sama dengan tim saber pungli, kalau di perjalanan menuju tempat wisata, kita minta bantuan ke wilayah,” jelasnya.
Kemudian dari sisi pencegahan, Disbudpar akan mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya para pengelola wisata.
Salah satunya melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai kepanjangan tangan Disbudpar, untuk mencegah adanya praktik pungli.
“Kemudian yang terpenting, komunikasi, karena selama ini kadang-kadang, pelaku usaha wisata juga agak kurang komunikasi, diawali dengan masyarakat setempat,” tandas Yudi Santosa. (*)
