Bogor24Update – Pembangunan tower Base Transceiver Station (BTS) atau saluran pemancar sinyal di wilayah RT 03/ RW 01, Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor mendapatkan penolakan dari warga.
Bukan tanpa sebab, pembangunan BTS tersebut ditolak lantaran hanya berjarak sekitar setengah meter dari rumah warga.
“Kami keberatan dengan adanya pembangunan tower BTS yang ada di belakang rumah saya yang hanya berjarak setengah meter,” ungkap Siswo pemilik rumah, Jumat 3 November 2023.
Jika berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi, pembangunan tersebut seharusnya bisa berdiri minimal 20 meter dari rumah warga
Siswo mengaku tak habis pikir dengan pembangunan BTS tersebut. Sebab, pada pengajuan permohonan pembangunan itu akan dibangun dengan jarak 300 meter dari kediamannya.
“Rencana pembangunan awalnya jauh dari rumah saya, ternyata pelaksanaannya malah di belakang rumah saya. Sehingga membuat cemas, tidur juga jadi tidak nyenyak. Bahkan pengerjaan saat ini saja suara-suara berisik sudah mengganggu saya,” cetusnya.
Baca Juga : Ini Sebab Sejumlah Warga Leuwisadeng Menolak Makam Keluarganya Dipindah
Siswo mengaku dirinya bersama warga lain yang juga terdampak pembangunan tersebut sudah melakukan berbagai cara agar pembangunan BTS tersebut dipindah.
Namun, upaya itu tidak diperhatikan bahkan tak ada kelanjutan pemindahan dari pihak perusahaan provider.
“Karena tidak ada penyelesaian sampai saat ini. Bahkan pihak Satpol PP juga sudah mendatangi kesini. Tadi kita juga dengan warga yang lain nya menggelar Demo, tetapi kita tidak diizinkan masuk,” imbuhnya.
Sementara itu, Kasi Trantib Satpol PP Leuwisadeng, Cepy Tarmiji mengaku sudah mendapatkan laporan dari warga tersebut sekitar 18 Oktober 2023.
“Jadi laporan masuk pada tanggal 18, warga ke sini datang dan meminta kita turun kelapangan, dimana warga merasa keberatan dengan berdirinya tower itu di belakang rumah warga. Pada hari itu juga saya turun langsung kelapangan,” ujarnya.
Cepy mengkalim beberapa upaya telah dilakukan pihaknya. Namun, tidak ada kesepakatan yang saling menguntungkan sehingga beberapa warga melakukan aksi demo.
“Sampai sekarang belum ada kabar lagi ke saya, baik masalah warga disitu berapa besarnya biaya kompensasi itu saya tidak tahu,” pungkasnya.
