Bogor24Update – Wali Kota Bogor Bima Arya melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor.
Ketujuh pejabat eselon II yang dimutasi, yakni Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Sujatmiko Baliarto digantikan Irwan Riyanto yang sebelumnya menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra) Setda Kota Bogor.
Sedangkan untuk posisi Aspem Kesra diisi Eko Prabowo yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub).
BACA JUGA :
Sujatmiko Baliarto akan melanjutkan pengabdiannya di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menggantikan Elia Buntang yang menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Sementara Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dipercayakan kepada Dadang Sugiarta yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Taufik bertukar posisi dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Herry Karnadi.
Kepada para pejabat tinggi pratama yang dilantik, Bima Arya tidak bosan mengingatkan jangan sekali–kali mengkhianati sumpah dan jabatan.
“Jangan sekalipun mengecewakan rakyat yang mempunyai mimpi dan kepercayaan,” tegasnya.
Ia juga mengajak untuk bersama-sama menyelesaikan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta menuntaskan apa yang telah dijanjikan, karena janji adalah hutang yang harus dipertanggungjawabkan.
Tak hanya itu, pelantikan yang dilakukan merupakan bagian dari tahapan ke depan dalam penempatan pimpinan perangkat daerah melalui manajemen talenta. Diantaranya untuk posisi Kepala Dishub dan Kepala Bakesbangpol yang harus segera diisi jabatannya.
“Saya minta dipercepat karena untuk akselerasi. Untuk sementara, kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bogor dipercayakan kepada Marse Hendra Saputra selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor dalam melakukan penataan lalu lintas, rerouting, pengurangan kemacetan di pusat kota dan antisipasi pasca rampungnya pembangunan Jembatan Otista. Pak Marse memiliki kewenangan penuh dan saya minta gerak cepat, sambil proses manajemen talenta agar posisi Kepala Dinas Perhubungan segera diisi,” katanya.
Khusus untuk Disdik Kota Bogor, Bima Arya meminta agar bergerak cepat menyelesaikan Peraturan Wali Kota Bogor (Perwali) yang belum rampung.
Karena hal tersebut menjadi bagian dalam antisipasi persiapan-persiapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun depan serta melanjutkan langkah-langkah memberantas pungutan liar (pungli).
