Sukabumi24Update – Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP) Kabupaten Sukabumi menyoroti dugaan belum diperpanjangnya izin operasional RSUD Palabuhanratu. Izin rumah sakit milik pemerintah daerah itu disebut telah kedaluwarsa sejak September 2025. Tak hanya soal izin operasional, FPP juga mempertanyakan dugaan penggunaan air tanah dalam untuk kebutuhan rumah sakit yang disebut belum dilengkapi Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA).
Ketua FPP Kabupaten Sukabumi, Friady Mahyuzar, menilai dua persoalan tersebut perlu segera mendapat penjelasan dari manajemen RSUD Palabuhanratu maupun Pemerintah Kabupaten Sukabumi.”Jika benar izin operasional RSUD Palabuhanratu sudah kedaluwarsa sejak September 2025 dan sampai sekarang belum diperpanjang, maka ini persoalan serius yang harus segera dijelaskan kepada publik,” kata Friady, pada Jumat (13/11/2026).
Friady menyebut persoalan tersebut tidak bisa dianggap sekadar urusan administrasi. Dia merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.Menurutnya, setiap rumah sakit wajib memenuhi persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketidakjelasan status izin operasional dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi, termasuk terkait kepastian penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta perlindungan hak pasien apabila terjadi sengketa medis.
BACA JUGA :
Selain izin operasional, FPP turut mempertanyakan dugaan pemanfaatan air tanah dalam atau air artesis tanpa dilengkapi SIPA. Friady menilai penggunaan air tanah dalam skala besar harus memenuhi ketentuan perundang-undangan. Terlebih, pemanfaatan sumber daya air yang tidak terkontrol berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah.”Bagaimana mungkin fasilitas publik berskala besar diduga memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan operasional tanpa kejelasan izin? Kalau masyarakat kecil atau pelaku usaha swasta diwajibkan patuh terhadap aturan, maka instansi pemerintah juga harus tunduk pada ketentuan yang sama,” ujarnya.
Atas persoalan tersebut, FPP berencana meminta DPRD Kabupaten Sukabumi turun tangan melakukan pengawasan. Friady mengatakan pihaknya sebenarnya telah menjadwalkan audiensi dengan DPRD pada Kamis (12/11/2026). Namun, agenda tersebut dijadwalkan ulang oleh pihak DPRD dan direncanakan berlangsung pada pekan depan. Dalam audiensi itu, FPP ingin meminta penelusuran terkait status perizinan rumah sakit, volume pemanfaatan air tanah, hingga kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan.
FPP juga mempertanyakan skala prioritas kebijakan manajemen RSUD Palabuhanratu. Menurut Friady, persiapan perpanjangan izin operasional beserta dokumen penunjangnya seharusnya dilakukan sebelum masa berlaku izin berakhir. Dia bahkan menyinggung kebijakan Direktur RSUD Palabuhanratu terkait rehabilitasi mess atau rumah dinas. Menurut FPP, kebijakan tersebut perlu dievaluasi jika dibandingkan dengan kebutuhan pemenuhan dokumen perizinan rumah sakit.”Seharusnya sejak awal sebelum izin operasional habis, pihak rumah sakit sudah mempersiapkan seluruh persyaratan perpanjangan. Jangan sampai kebutuhan mendasar terkait legalitas operasional justru tidak menjadi prioritas,” ungkapnya.
FPP tidak hanya berencana membawa persoalan tersebut ke DPRD. Organisasi kepemudaan ini juga menyatakan siap menggelar aksi besar-besaran apabila tidak ada penjelasan dan langkah konkret dari pihak terkait. Bahkan, FPP berencana menggalang petisi dengan target 10.000 tanda tangan masyarakat Palabuhanratu. Petisi tersebut mengusung tuntutan “Pecat Direktur RSUD Palabuhanratu”. Friady menyebut tuntutan itu merupakan bentuk desakan agar pemerintah daerah mengevaluasi kepemimpinan manajemen rumah sakit.
Menurutnya, tuntutan tersebut berkaitan dengan dugaan kelalaian dalam menjalankan tugas serta dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dinilai perlu diperiksa oleh pihak berwenang.”Kami akan tetap fokus mengawal persoalan ini. Jika tidak ada kejelasan dan langkah konkret, kami siap melakukan aksi besar-besaran serta menggalang 10.000 tanda tangan masyarakat Palabuhanratu,” tandasnya. Hingga berita ini disusun, pernyataan mengenai dugaan kedaluwarsanya izin operasional dan belum adanya SIPA tersebut masih merupakan klaim FPP yang memerlukan verifikasi kepada instansi berwenang. Saat ini masih menunggu keterangan resmi dari manajemen RSUD Palabuhanratu maupun Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Penulis: Tim Sukabumi24Update
Editor: Redaksi Sukabumi24Update
