Bogor24Update – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor meminta aparatur wilayah Camat dan Lurah untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah masing-masing.
Untuk memperkuat hal itu dilakukan gathering sinergi optimalisasi PAD dan transformasi digital bersama aparat kecamatan dan kelurahan Se-Kota Bogor di Elingo Restoran, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara pada Kamis 21 Mei 2026.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan launching aplikasi SiWahid dan Laku Pandai agar pajak restoran juga cafe bisa langsung masuk ke kas daerah. Kemudian untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bisa dibayar secara online.
BACA JUGA :
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Setda Kota Bogor, Eko Prabowo, menjelaskan dirinya mengingatkan kepada teman-teman aparatur wilayah, untuk wajib bersyukur karena kondisi fiskal dan bisnis di Kota Bogor sampai dengan saat ini masih baik-baik saja. Dibuktikan dengan TPP atau tunjangan aparaturnya terbayarkan terus dan tetap utuh tanpa ada rasionalisasi.
“Sekarang tinggal bagaimana kami untuk bertempur dan bekerja sebagai petarung guna membantu juga berbakti kepada Kota Bogor serta masyarakat. Supaya visi-misi kota ini tercapai. Salah satu indikator visi-misi tercapai adalah jika PAD nya juga tercapai,” Kata Eko kepada wartawan.
Lanjut Eko, teman-teman diingatkan juga mengenai pentingnya modal sosial dan saling percaya atau mengisi ruang kosong di wilayah yang nantinya akan diisi oleh Bapenda. Harus ada sinergi, karena Kota Bogor perlu orang-orang yang memang tangguh dibidang ini. Apalagi tantangan PAD kedepan tidak mudah, harus pandai-pandai mengekstensifikasi sumber-sumber PAD alternatif yang bisa disumbangkan melalui peran serta wilayah.
“Saya sadarkan juga kepada teman-teman lurah dan camat, bahwa kinerja ini menjadi salah satu bentuk penilaian performa. Saya sebagai unsur tim penilai karir mereka, menjadikan poin ini sebagai salah satu unsurnya,” ucap Eko.
“Kalau mereka bagus dalam melaksanakan tugas ini, mendorong serta mengembangkan potensi PAD di wilayahnya hingga hasilnya optimal, sudah barang tentu akan digabungkan dengan nilai-indikator lainnya secara objektif dan rasional untuk promosi naik jabatan,” sambungnya.
Untuk potensi di wilayah itu, Eko menjelaskan ada PBB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti restoran juga kafe serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Oleh karena itu, untuk hari Sabtu atau Minggu aparatur wilayah harus sering mengajak keluarga makan di tempat-tempat kuliner yang sedang viral.
“Dalam konteks itu, bukan cuma makan karena viral, tapi harus melihat ini sudah masuk pajak resto atau belum?. Jika ragu, langsung cross-check ke Bapenda untuk melihat apakah restoran tersebut jujur membayar pajaknya,” jelasnya.
Eko menerangkan, Bapenda Kota Bogor saat ini sedang mengembangkan digitalisasi agar pajak resto, begitu dibayar oleh konsumen, langsung terpilah 10persennya dan langsung masuk ke kas daerah.
“Digitalisasi ini sedang dikembangkan sebagai salah satu cara mengurangi deviasi atau kebocoran. Untuk PBG juga jelas, baru menumpuk batu bata atau pasir saja sudah harus dipantau oleh orang wilayah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bogor, Abdul Wahid memaparkan, pihaknya melaksanakan pertemuan bersama jajaran wilayah Lurah, Camat dan Kasipem Se-Kota Bogor, kurang lebih berjumlah 150 orang. Ini dalam upaya melakukan percepatan pendapatan PAD Kota Bogor.
Jajaran wilayah ini bersentuhan langsung dengan para Wajib Pajak (WP).
“Kami coba mensinergikan antara Bapenda Kota Bogor bersama jajaran lurah dan camat Se-Kota Bogor. PAD Kota Bogor saat ini kurang lebih sekitar Rp1,7 triliun. Harapan kedepan dengan terbangunnya sinergi ini bisa mencapai Rp2 triliun. Upaya kolaborasi dan kebersamaan ini akan terus kami tingkatkan, karena saya yakin melalui kolaborasi, capaian PAD Kota Bogor akan lebih tinggi,” paparnya.
Wahid menjelaskan, para lurah dan kasi pem ini ditujukan untuk memudahkan proses pendataan. Ketika sudah didata, potensi itu akan muncul. Pihaknya juga terus menggenjot kolaborasi dengan OPD lain, tidak hanya jajaran wilayah.
Untuk penerapan teknologi, Bapenda menggunakannya untuk memudahkan proses pendataan. Terutama untuk sektor kafe atau restoran yang saat ini sedang menjamur di Kota Bogor.
“Untuk proses pendataan wajib pajak PBB-P2, kami ada aplikasinya yaitu Si Wahid (Sistem Warga Himpun Data). Melalui aplikasi ini, pelayanan ke masyarakat bisa sehari selesai,” jelasnya.
Sedangkan mengenai aplikasi digital lainnya, kata ia, diterapkan sistem Laku Pandai untuk memudahkan masyarakat dan mempercepat proses penagihan kepada WP.
“Dalam program Laku Pandai ini, kami bekerjasama dengan Bank BJB untuk membuka agen di 68 kelurahan. Jajaran wilayah yang menjadi agen Laku Pandai bisa langsung menagih kepada masyarakat hanya bermodalkan gadget,” pungkasnya. (*)
