“Langkah prioritas yang akan kita ambil adalah kita sudah mendata seluruh jalan se-Kabupaten Bogor yang klasifikasi kondisinya rusak berat, sedang, dan ringan itu menjadi prioritas utama untuk dapat kita kerjakan di 2025,” ucapnya.
Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor menginginkan adanya pembinaan khusus seperti retret untuk kepala desa.
Wacana tersebut muncul setelah empat kades terlibat dalam kasus permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) yang kini menjadi perhatian publik.
Kepala DPMD Kabupaten Bogor Renaldi Yushab Fiansyah mengatakan bahwa retret utu dilakukan untuk bisa menyamakan visi misi Kepala Daerah dan Kades, agar nantinya para Kades tidak melakukan hal-hal yang kontroversial.
“Supaya bisa lebih satu barisan, satu pemahaman kita dukung kalau itu (retret khusus Kades) jadi kebijakan dan akan mengikuti terus,” kata Renaldi. (*)