“Kan sudah tahu, kalau subsidi BTS itu suatu saat bakal dihentikan. Harusnya dipersiapkan. Jangan hanya menarik program untuk lips service saja. Lihat saudara kita Kabupaten Bogor, mereka tak ambil BTS, dan nggak dipusingkan dengan itu,” katanya.
Baca juga : BTS Diambil Alih 2025 : Pemkot Bogor Siap Subsidi BisKita
Lebih lanjut, kata Saeful, kendati dalam perda transportasi terdapat poin subsidi angkutan umum. Namun, besaran anggaran subsidi sebesar Rp56 miliar per tahun sangat berat.
“Kalau melihat jumlahnya yang besar. Jelas saya sebagai dewan keberatan. Sebab banyak sektor lain yang lebih penting untuk diintervensi oleh APBD,” ungkapnya.
Dia pun meminta agar Pemkot Bogor saat tahun 2025 mendatang mencari investor yang lebih kuat secara finansial. Namun, sambungnya, mesti diperhatikan mengenai transparansi sharing profit antara Perumda Trans Pakuan dan investor, seperti Kodjari.
“Memang saya mendengar nantinya akan menempuh mekanisme lelang. Makanya saya berharap pemerintah membuat persyaratan yang ketat terutama soal kekuatan finansial dan transparansi,” tutupnya. (*)
