Sukabumi24Update – Penanganan kasus dugaan pembunuhan Elang Brontok (Nisaetus cirrhatus) di Kabupaten Sukabumi menuai kritik. Yayasan Animal Defenders Indonesia menilai penyelesaian perkara yang hanya berujung surat pernyataan pembinaan bermaterai menimbulkan persoalan serius terkait rasa keadilan dalam penegakan hukum perlindungan satwa.
Sebelumnya, jagat media sosial dihebohkan dengan video sekelompok pria yang mencabuti bulu Elang Brontok hasil buruan di kawasan perkebunan karet PTPN I Agrabinta. Dalam rekaman tersebut, mereka berseloroh menyebut satwa dilindungi itu sebagai ayam hutan untuk santapan bakar-bakaran. Menindaklanjuti video tersebut, Balai Besar KSDA Jawa Barat bersama Balai Gakkum Kehutanan Jabalnusra mendatangi seorang pria bernama Ade Ruswadi di wilayah Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi.
Namun, penanganan perkara berakhir setelah yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan pembinaan bermaterai di hadapan Muspika setempat. Ketua sekaligus Pendiri Animal Defenders Indonesia, Doni Herdaru Tona, menilai terdapat ketimpangan dalam penanganan perkara satwa dilindungi. Dia membandingkan kasus di Sukabumi dengan perkara I Nyoman Sukena di Bali yang sempat terancam hukuman lima tahun penjara karena memelihara landak Jawa.”Saya rasa itu kan jadi preseden buruk ya di mana orang akan mencontoh, ‘Ah langgar saja, hukumannya tinggi tapi cuma disuruh menyatakan tidak akan mengulangi lagi.’ Ini menyakiti rasa keadilan di masyarakat. Ada bapak-bapak yang memelihara landak tiba-tiba ditangkap diancam hukuman 5 tahun penjara. Ini di mana letak keadilannya? Dia memelihara, yang satu membunuh. Yang membunuh disuruh bikin surat pernyataan sedangkan yang memelihara mau dipenjara. Itu sangat menyakiti hati,” kata Doni, pada Rabu (11/11/2026).
BACA JUGA :
Atas persoalan tersebut, Animal Defenders Indonesia akhirnya membawa dugaan tindak pidana perburuan Elang Brontok ke jalur hukum. Langkah tersebut dilakukan agar kasus perburuan dan pembunuhan satwa dilindungi tidak berhenti pada proses pembinaan.”Kami sangat berharap kepada penegak hukum terkhusus Gakkum KLHK di mana harapan kami biota dan satwa-satwa dilindungi itu benar-benar dilindungi dan mendapatkan proteksi maksimum termasuk penegakan hukumnya. Nah yang kami lihat di lapangan kemarin terjadinya perburuan lalu pembunuhan ya, apalagi dengan cara yang sadis dicabut bulunya. Itu hanya selesai disuruh bikin pernyataan tidak akan mengulangi lagi,” kata Doni.
Tak hanya mempersoalkan hasil penanganan perkara, Doni juga mempertanyakan alasan Balai Besar KSDA Jawa Barat bersama Balai Gakkum Kehutanan Jabalnusra memilih menyelesaikan kasus tersebut melalui surat pernyataan pembinaan bermaterai. Dia memastikan akan membawa persoalan itu ke Inspektorat Kementerian Kehutanan dan Ombudsman RI untuk meminta pemeriksaan terhadap proses penanganannya.”Setelah mendapatkan surat laporan dari kepolisian, saya akan mengadukan Gakkum ini ke Inspektorat agar diperiksa apa motifnya memberikan jalan seperti itu yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Secara internal Kemenhut mungkin dia bisa diperiksa secara etik, kenapa dia melakukan itu? Apakah ada hubungan saudara? Apakah dia sedaerah? Apakah ada tekanan? Kami akan mengambil langkah bersurat ke Inspektorat Kemenhut dan kami akan CC ke Ombudsman karena kami melihat ada dugaan maladministrasi,” jelasnya.
Doni juga menyoroti aspek lain dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan rekaman video yang beredar, dia menduga aktivitas perburuan dilakukan secara berkelompok dan memiliki pola yang terorganisir. Bahkan, dia mencurigai adanya keterkaitan dengan perdagangan ilegal satwa liar.”Kalau dicermati, pelakunya itu pakai seragam loreng-loreng, seragam berburu, seragam kamuflase, membawa motor, bawa senapan angin berkelompok, dan sudah tahu tugas-tugasnya masing-masing. Sepertinya ini adalah sindikat yang suka menangkap satwa dilindungi lalu dijual ke perdagangan ilegal. Kenapa enggak kita bongkar sampai di situ? Kenapa cuma sampai di pernyataan?” beber Doni.
Dia pun khawatir penanganan yang tidak transparan dapat membuat kasus serupa luput dari perhatian masyarakat. Terlebih, peristiwa di Sukabumi baru menjadi sorotan luas setelah videonya beredar di media sosial.”Apakah ini menjadi pertanyaan kita semua pasca perdamaian meterai ini? Apakah ada kasus-kasus lain yang tidak terungkap nih, yang selesai di bawah meja? Ini kan karena videonya bocor. Kalau videonya enggak bocor apa kabar? Kami mendesak penegakan hukum agar tidak tebang pilih. Jangan undang-undangnya ada, tapi malah dilecehkan dengan bikin surat pernyataan damai,” ucapnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Iptu Dudi Suharyana, membenarkan pihaknya telah menerima laporan tersebut. Saat ini, kepolisian tengah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.”Benar kami telah menerima laporan, saat ini berlanjut kepada penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi,” singkatnya.
Penulis: Tim Sukabumi24Update
Editor: Redaksi Sukabumi24Update
