Bogor24Update – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto meminta Pemerintah Kabupaten Bogor membuat konsep yang jelas untuk menangani permasalahan sampah.
Menurut Rudy, Pemkab Bogor bisa mencontoh apa yang telah diterapkan Pemerintah Kota Solo dalam penanganan sampah tersebut dimana dengan menerapkan teknologi mengubah sampah menjadi bahan baku pembangkit listrik.
“Permasalahan sampah di Kabupaten Bogor menjadi salah satu persoalan yang kita harus tangani bersama-sama. Kita bisa mencontoh daerah lain, seperti Kota Solo di bawah kepemimpinan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka membangun PLTSa,” kata Rudy Susmanto, Senin 26 Februari 2024.
“Persoalan sampah selesai, lingkungan menjadi bersih, dan dapat manfaat bertambahnya sumber daya listrik,” imbuh dia.
Kata Rudy, Pemkab Bogor perlu belajar bagaimana cara terbaik dalam pengelolaan sampah. Menurut dia, program bank sampah dan kampung ramah lingkungan yang selama ini berjalan hanya sedikit meminimalisir persoalan. Tapi, bagaimanapun, sebagai daerah yang terus berkembang, pengelolaan sampah dalam skala kabupaten harus dirumuskan.
“Penduduk kita terus bertambah, demikian juga sektor bisnis dan jasa terus berkembang dan semua menambah produksi sampah setiap hari,” kata dia.
Rudy mengingatkan, Kabupaten Bogor dengan 5,4 juta penduduk tentu saja tak lepas dari persoalan sampah. Apalagi, Kabupaten Bogor bertetangga dengan Kota-Kota besar dengan pertumbuhan bisnis dan jasa yang cukup tinggi.
“Saya percaya pemerintah Kabupaten Bogor mencintai daerah ini, dan ingin melakukan yang terbaik untuk daerah yang dicintainya. Karena itu mari kita pikirkan bagaimana caranya, termasuk soal penanganan sampah yang hingga kini belum ada solusi yang jelas. Kita ingin juga Kabupaten Bogor meraih adipura karena berhasil mengelola sampahnya dengan baik,” kata dia
Seperti diketahui sebelumnya, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengakui bahwa masalah sampah di Kabupaten Bogor, harus ditangani dengan baik dengan keterbatasan armada yang ada.
Asmawa pun terus mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengoperasikan TPPAS Nambo.
Asmawa menyadari bahwa tidak semua angkutan truk sampah milik Pemkab Bogor dalam kondisi laik jalan. Dia memastikan, secara bertahap sarana dan prasarana itu akan dibenahi serta diganti dengan yang baru.
“Disamping itu, kita koordinasi terus dengan Pemprov Jabar untuk percepatan pengoperasian TPPAS Nambo. Mudah-mudahan tahun ini dapat digunakan,” kata Asmawa.
Menurutnya, dengan adanya bank sampah, pembuatan lubang-lubang biopori dan pengolahan dengan TPS 3 R mampu mengurangi sampah. Meski tidak signifikan, namun hal itu cukup membantu mengurangi timbunan sampah di Bumi Tegar Beriman.
“Produksi sampah sudah berkurang paling 8 persen. Tapi, bank sampah dan lainnya itu sudah bisa mengurangi 30 persen sampah-sampah yang tidak terangkut,” kata dia.
Saat ini, DLH mencatat 353 bank sampah dan 32 Eco Village dan 144 Kampung Ramah Lingkungan (KRL) tersebar di Kabupaten Bogor.
“Karena armada untuk pengangkutan sampah minim, maka kita perlu juga aksi nyata dari masyarakat untuk mengolah sampah sendiri,” jelasnya.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor Soebiantoro mengungkapkan, produksi sampah di Kabupaten Bogor mencapai 2.800an ton per hari. Sementara daya angkut sampah DLH Kabupaten Bogor hanya sekitar 700 ton per hari.
Dengan kata lain, masih ada sekitar 2.150 ton sampah, baik dari rumah tangga, restoran, perkantoran maupun industri tidak terangkut oleh truk besar berwarna kuning milik Pemkab Bogor. Tidak heran, tumpukan sampah kerap dijumpai di tepi-tepi jalan di Bumi Tegar Beriman.
Hal ini disebabkan, armada truk sampah milik DLH hanya sekitar 200 unit. Sementara, jumlah ideal armada truk pengangkut sampah di Kabupaten Bogor sekitar 600 unit, dengan asumsi satu unit truk melayani 10 ribu penduduk.
“Selama ini belum terangkut semua karena luas wilayah kita dan jumlah penduduk yang sangat besar. Yang tidak terangkut ini yang perlu penanganan lebih lanjut,” kata Soebiantoro. (*)
