Bogor24Update – Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya di lingkungan keluarga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Dit. Permas) bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas.
Mengusung tema “Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi”, kegiatan ini dilangsungkan di Ruangan Kinanti, Hotel Salak The Heritage, Kecamatan Bogor Tengah, Senin, 26 Mei 2025.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Satuan Tugas 3 KPK, Friesmount Wongso, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi dan istri, serta sebanyak 42 peserta beserta pasangannya yang berasal dari Pejabat Eselon II dan III di Kota Bogor.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan pentingnya membangun integritas dimulai dari lingkungan keluarga sebagai pondasi utama dalam menjalankan tugas pelayanan publik yang maksimal.
Ia juga menyampaikan bahwa upaya membangun integritas tidak cukup dilakukan di lingkungan kantor saja, tetapi harus dimulai dari rumah, dari keluarga.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengingatkan kembali bahwa setiap individu di Pemkot Bogor memiliki tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat secara maksimal, dan itu hanya bisa dilakukan jika ditunjang oleh keluarga yang kuat,” ujar Dedie Rachim.
Menurutnya, keluarga yang kuat dan jujur akan melahirkan individu-individu yang memiliki tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah sebagai pelayan publik.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah memiliki tugas berat di depan mata, sehingga penting untuk menjaga integritas dan menjauhkan diri dari gaya hidup mewah atau flexing yang dapat merusak kepercayaan publik.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengingatkan bahwa tidak ada ruang bagi praktik menyimpang, terutamanya mencari materi dari sumber yang tidak sah,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas 3 KPK, Friesmount Wongso, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya konkret untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi mulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga.
“Kita mengharapkan keluarga bisa menjadi pengawas pertama ketika pasangannya menjabat agar hidup lebih baik dengan hal-hal yang halal, menjalankan amanah dari masyarakat, dan hidup sederhana tanpa menampilkan gaya hidup berlebihan,” jelas Friesmount.
Ia juga menyoroti bahwa tekanan dalam keluarga, baik secara finansial maupun gaya hidup, sering menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi.
Oleh karena itu, KPK menggandeng pemerintah daerah untuk mendorong budaya integritas yang lebih menyeluruh. Melalui kolaborasi ini, Pemkot Bogor dan KPK berkomitmen untuk terus memperkuat budaya antikorupsi secara berkelanjutan. (*)
