Bogor24Update – Anggota DPR RI Dapil V Kabupaten Bogor, Mulyadi, meminta pemerintah untuk mereset ulang definisi kemiskinan yang saat ini diterapkan, agar kebijakan lebih dapat tepat sasaran.
Disampaikan langsung dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Menkopolhukam, Menko PMK, dan Menko Marves, Mulyadi menyebut bahwa definisi kemiskinan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor belum sepenuhnya tepat sasaran. Salah satunya penggunaan anggaran untuk infrastruktur.
“Pembangunan dalam konteks anggaran harus tepat sasaran dan tepat waktu, dengan melibatkan para pemangku kepentingan daerah untuk memastikan bahwa masalah yang diperlukan dapat diatasi dengan tepat,” ujar Mulyadi dalam keterangannya, Kamis 6 Juni 2024.
Menurutnya, kebijakan anggaran harus dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat.
Mulyadi juga mengingatkan bahwa masalah kemiskinan menjadi hal yang sangat penting untuk direset, mengingat banyaknya masyarakat yang terjebak dalam pinjaman online dengan bunga yang sangat tinggi.
“Akibatnya, banyak masyarakat yang menjadi korban, bahkan terjadi kasus bunuh diri dan kejadian tragis lainnya,” paparnya.
Selain itu, Mulyadi juga menyampaikan bahwa kondisi di Kabupaten Bogor menuntut adanya peningkatan lapangan kerja, sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
“Saya sering menerima keluhan dari masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, bahkan ada yang menyatakan kesulitan untuk membeli beras,” keluhnya.
Oleh karena itu, Politisi Gerindra itu meminta agar pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang mendukung masyarakat miskin.
“Riset terbaru menunjukkan bahwa Indonesia menjadi nomor satu dalam perjudian online, ini adalah situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, kebijakan dan instrumen anggaran harus ditetapkan dengan tepat agar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan,” tandasnya. (*)
