Bogor24Update – Kecamatan Bogor Utara menjadi peserta pertama Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kota Bogor di tahun 2023 yang diselenggarakan di Saung Dolken, Kelurahan Cimahpar, Bogor Utara, Senin, 16 Januari 2013 pagi.
Musrembang yang dihadiri langsung Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Atang Trisnanto membahas sejumlah usulan, rencana pembangunan dan capaian program kerja yang disampaikan oleh Camat Bogor Utara, Riki Robiansah.
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan target-target program prioritas yang ada di dalam visi dan misi harus terus dikawal.
Ada tiga poin yang menjadi target pembangunan di tahun 2023 ini, yaitu Infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Reformasi Birokrasi.
“Makanya kita lihat infrastruktur di Bogor utara mana yang belum, mana yang harus kita bereskan”, lanjutnya.
Disamping itu, Camat Bogor Utara, Riki Robiansah membeberkan, dari luas wilayah Bogor Utara 1.772 hektar dengan jumlah penduduk kurang lebih 197.000 jiwa, 558 RT dan 109 RW, memiliki beberapa permasalahan seperti jumlah Open Defecation Free (ODF), stunting, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) reguler dan Bina Sarana Transportasi Perkotaan (BSTP).
“Bogor Utara masih banyak ODF karena di sini dilalui banyak sungai, sungai Ciluar, Ciparigi, Ciburial, Cibala, Cibuluh dan beberapa sungai kecil lainnya. Sehingga menyebabkan warga masyarakat yang tinggal disekitar aliran sungai tersebut menjadikan santapan empuk bagi mereka untuk membuang hajat,” bebernya.
Pada 2022, Kecamatan Bogor Utara telah mencoba berbagai intervensi yaitu dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan menggali komunikasi untuk mencari CSR dengan pihak swasta.
“Kemarin di Tanah Baru, Alfamart penyumbangan CSR, sehingga mengurangi 5 rumah untuk ODF, yang terbaru dari Tegal Gundil ada dari Es Teh Indonesia menyumbangkan Rp 19,5 juta, hal ini sedikit mengintervensi terkait dengan ODF. Selain itu, swadaya masyarakat dengan kesadarannya sendiri mereka sadar untuk bisa membuat jamban,”ujarnya.
Beberapa kegiatan dilakukan di 2022, dengan total anggaran Rp 1.205.000.000.
Selain itu ada pula kegiatan intervensi dengan berbagai dinas, sehingga ada 125 kegiatan yang dilakukan di Kecamatan Bogor Utara. (*)
