Bogor24Update – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali menorehkan capaian positif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pada ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), RSUD Bakti Pajajaran berhasil raih penghargaan kategori Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Rabu 11 Februari 2026.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini. Hadir mewakili Bupati Bogor, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika didampingi Direktur RSUD Bakti Pajajaran, dr.Yukie Meistisia A.Satoto beserta jajarannya.
Sekda Ajat menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraih RSUD Bakti Pajajaran tersebut. Menurutnya, penghargaan ini sejalan dengan arahan Bupati Bogor agar pelayanan publik tidak mempersulit masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini kita memiliki perwakilan dari Kabupaten Bogor yang masuk dalam kategori Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi. Ini patut kita syukuri bersama. Sesuai arahan Bapak Bupati dan juga Bapak Presiden, kita harus melayani sepenuh hati dan tidak mempersulit masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,” ujar Ajat.
Ia juga menyampaikan, Bupati Bogor selama ini konsisten memberikan motivasi kepada para ASN dan seluruh jajaran perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang setiap hari memberikan motivasi kepada kami, para ASN dan seluruh jajaran, untuk terus mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkap Ajat.
Sekda Ajat juga menyampaikan ucapan selamat kepada Direktur RSUD Bakti Pajajaran dan tim yang telah berkontribusi dalam meraih penghargaan tersebut. Ke depan, capaian ini diharapkan dapat menularkan semangat perubahan ke seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bogor.
“Penghargaan ini menjadi yang pertama diraih oleh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bogor dan harus menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kinerja.
Ia menambahkan, tahun ini kurang lebih ada sekitar 10 perangkat daerah yang akan kembali dinilai oleh Kemenpan RB.
Mudah-mudahan pada 2026 nanti semakin banyak yang bisa meraih penghargaan serupa. Pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, serta layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Disdukcapil dan PTSP harus menjadi garda terdepan dalam pembenahan birokrasi.
“Perbaikan tata kelola, termasuk melalui pemanfaatan teknologi, akan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan transparan di Kabupaten Bogor,” katanya.
Direktur RSUD Bakti Pajajaran, dr.Yukie Meistisia A.Satoto menuturkan, tentu kami sebagai RSUD rujukan regional milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dengan segenap seluruh civitas hospitalia, memiliki komitmen kuat untuk terus melakukan perubahan, melakukan continuous improvement dalam rangka membangun zona integritas.
“Alhamdulillah, jerih payah kami berjuang sekian tahun, berbenah dengan dukungan tentunya Menpan RB, kami alhamdulillah hari ini telah meraih suatu hal yang kami banggakan dan kami tunggu-tunggu,” tuturnya.
Yukie melanjutkan, tentunya pertama harus berani berubah. Kalau kita semua memiliki komitmen bersama dan berani untuk berubah, bergerak bersama-sama mendukung Bupati Bogor untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih transparan.
“Harapan kami bisa terus berinovasi, kemudian memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat Kabupaten Bogor, tapi cakupan regional di Jawa Barat,” tuturnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menegaskan bahwa Zona Integritas (ZI) bukanlah tujuan akhir dari reformasi birokrasi, melainkan instrumen untuk menjaga konsistensi kinerja dan integritas di lingkungan pemerintahan.
“Zona Integritas ini bukan tujuan akhir, bukan hanya untuk mendapatkan award. Ini adalah bagian dari upaya menjaga konsistensi kinerja dan integritas pemerintah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penilaian Zona Integritas dilakukan pada level unit kerja, berbeda dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menilai pada level instansi.
Melalui pendekatan ini, setiap unit didorong untuk memulai perubahan dari hal-hal kecil agar bisa menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing.
“Kalau SAKIP itu menilai instansinya, Zona Integritas menilai unit-unitnya. Kita dorong setiap unit untuk memulai dari yang kecil supaya mereka bisa menjadi agen perubahan,” jelas Rini.
Menteri Rini berharap, pasca penganugerahan ini, para penerima penghargaan dapat menularkan praktik-praktik baik yang telah dilakukan dan terus berinovasi. Dengan begitu, jumlah “pulau-pulau” Zona Integritas atau Integrity Island di lingkungan pemerintahan akan semakin bertambah.(***)
