Dirinya berharap persiapan lelang yang dilakukan secara paralel sembari menunggu kepastian subsidi dari Pemerintah Pusat bisa membuat operasional Biskita tidak terlalu lama berhenti.
Dalam pengajuan tersebut dengan skema paralel atau pemkot ikut menanggung lewat APBD. Pembiayaan APBD ini telah dianggarkan senilai Rp10 miliar yang diprediksi untuk dua koridor (1 dan 2). Sebab untuk empat koridor dengan 49 bus membutuhkan anggaran Rp58 miliar.
Adapun empat koridor yang dilayani dengan subsidi penuh antara lain: koridor 1 Terminal Bubulak-Cidangiang, koridor 2 Terminal Bubulak-Ciawi. Lalu, Koridor 5 Ciparigi-Stasiun KA Bogor dan koridor 6 Parung Banteng-Air Mancur.
Marse berupaya agar batas penghentian operasional Biskita akhir Januari ini tak diperpanjang. Anggaran APBD rencananya akan digunakan duluan untuk operasional.
“Kami kini sedang mempersiapkan skema APBD,” jelasnya.
Operasional dua koridor ini akan diterapkan sementara sampai subsidi pemerintah pusat turun. Ini untuk memastikan Biskita tetap beroperasi melayani masyarakat.
“Operasionalnya bakal disesuaikan ketersediaan anggaran APBD,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Wali Kota Bogor Terpilih, Dedie A. Rachim menilai, subsidi layanan Biskita Transpakuan mestinya tetap dikucurkan pemerintah pusat kepada Pemkot Bogor tahun ini. Sebab, subsidi pada layanan ini merupakan representasi subsidi langsung kepada masyarakat dan amat dirasakan manfaatnya.
“Uang rakyat ya harus kembali ke rakyat. Biskita sangat membantu pergerakan masyarakat untuk berekonomi dan melakukan kegiatan sosial,” ujarnya.
Dia menegaskan subsidi layanan Biskita Trans Pakuan semestinya menjadi prioritas lantaran banyak masyarakat yang memanfaatkan moda transportasi itu.
“Kalau tidak disubsidi, masyarakat harus membayar di atas Rp10 ribu. Makanya harus sama-sama diprioritaskan jangan sampai memberatkan,” tegas Dedie.
Dirinya berjanji akan membantu Kota Bogor memperjuangkan subsidi dari Pemerintah Pusat dengan berbagai cara. Selain itu, Dedie juga meminta Pemerintah Pusat agar memberikan waktu dan kelonggaran untuk Pemkot Bogor dalam mempersiapkan peralihan layanan Biskita Trans Pakuan.
“Kalau pun harus diambil Pemda, mesti diberikan waktu yang longgar sesuai perjanjian awal,” katanya. (***)
