Bogor24Update – Prahara lahan cijeruk yang berlokasi di Kampung Luwuk, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, antara warga penggarap dengan perusahaan terus bergulir hingga kini.
Kuasa hukum penggarap dari Kantor Hukum Sembilan Bintang yang diwakili Rd. Anggi Triana Ismail mengemukakan, bahwa pihak perusahaan masih menurunkan alat berat dan orang-orang yang berpakaian preman, yang diduga membuat gaduh dan mengganggu kenyamanan lahan penggarap.
“Pada hari jumat 10 November 2023, perusahaan menurunkan kembali alat berat beko dengan didampingi oleh orang-orang yang berpakaian preman untuk melakukan cut and fill di sekitaran lahan para penggarap,” kata Anggi dalam keterangannya, Senin, 20 November 2023.
BACA JUGA :
Sebelumnya, kuasa hukum penggarap dari Sembilan Bintang telah melayangkan surat somasi ke pihak perusahaan agar tertib dalam menjalankan aksi, karena dengan beberapa pertimbangan hukum satu di antaranya yang terpenting adalah penuntasan perihal klaim tanahnya yang secara de facto dari sejak tahun 1997 hingga dengan sampai saat ini ditelantarkan.
Kemudian, Sembilan Bintang telah melayangkan surat perlindungan hukum dan surat pemberitahuan kepada Forkopimca dan Forkopimda agar menyikapi persoalan ini dengan tegas dan serius guna meminimalisir konflik sosial.
“Namun sangat disayangkan, surat-surat dimaksud tidak ada satupun yang ditanggapi serius oleh pihak-pihak terkait,” katanya.
Ia menegaskan, secara serius berdasarkan hukum, bahwasanya dirinya dan tim kuasa hukum penggarap, bila pihak Forkopimca dan Forkopimda masih acuh terhadap persoalan ini, dengan sangat terpaksa akan mengadukan seluruh pimpinan instansi tersebut ke hierarki diatasnya yang berwenang untuk menghukum dan memvonis perihal kode etik perilaku.
“Diamnya Forkopimca dan Forkopimda, jujur sangat menambah situasi menjadi semakin kacau balau. Hari Jumat kemarin saja hampir rusuh, akibat adanya alat berat yang beraktivitas oleh perusahaan di atas lahan penggarap,” katanya.
Anggi menilai diamnya seorang pejabat publik atau pelayan publik atau penyelenggara secara tidak langsung mengamini situasional yang terjadi saat ini adalah bahaya.
Ia melanjutkan, perintah mutlak dalam melindungi masyarakat yang dilakukan oleh negara atau pemerintah adalah hal mutlak yang telah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Pasal 28 I ayat (4) yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Maka itu, kata Anggi, alasannya yang cukup tepat jika pihaknya melakukan aduan ke setiap masing-masing atasan hierarki dari setiap lembaga masing-masing dikarenakan tidak ada perlindungan sama sekali.
“Kami tunggu sampai minggu depan, jika pihak Forkopimca dan Forkopimda masih diam seolah nggak pernah terjadi apa-apa, ya dengan sangat terpaksa kami layangkan aduan tersebut,” tutupnya.
