Bogor24Update – Belum memasuki masa kampanye, Satpol PP Kabupaten Bogor belum berani menertibkan baliho yang berbau politik.
Sejumlah poster bergambar wajah calon peserta pemilu menghiasai di banyak titik lokasi di Kabupaten Bogor. Padahal masa kampanye baru akan dimulai pada akhir bulan November 2023 nanti.
Kepala Satpol-PP Kabupaten Bogor Cecep Iman Nagarasid mengatakan, dalam menegakkan baliho yang berbau politik tidak sembarangan, karena ada aturan khusus.
BACA JUGA :
Menurutnya, penertiban baliho politik berbeda dengan baliho iklan atau sejenisnya. Pasalnya, Baliho politik tidak masuk dalam aturan penegakkan hukum.
“Ini (penegakan alat peraga parpol) spesifikasi ada aturannya. Itu di Bawaslu dan saat ini Bawaslu kosong,” katanya, Rabu, 10 Mei 2023.
Selain itu Iman mengungkapkan, pihaknya tidak ingin mengambil risiko jika nantinya ada peserta pemilu yang menggugat karena adanya penertiban baliho tersebut.
“Karena aturannya, dampak dari perbuatan itu tindakan yang dilakukan Satpol-PP akan berdampak. ketika saya melakukan hal itu (penertiban), lalu ada yang menggugat mau apa,” ungkapnya.
Sehingga, dalam ketidakpastian hukum saat ini, ia meminta pengertian para pengurus partai politik agar mampu bekerjasama untuk tidak sembarangan memasang alat peraga politik.
“Jadi sekali lagi ini kan hajat semua bacaleg atau parpol ya, jadi mohon bersabar. Pemerintah Kabupaten Bogor, dengan itu pak sekda sudah memerintahkan asisten dan waktu dekat akan mengadakan rapat kaitannya dengan teknis di lapangan seperti apa,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah mengatakan, bahwa dalam aturan, untuk penertiban baliho politik tersebut dilakukan ketika saat masa kampanye berlangsung.
“Kalo di aturan, untuk pemilu itu kan mulai di atur ketika tahapan kampanye berlangsung, jadi nanti akan ada tuh tempat yang boleh di mana berdasarkan SK KPU,” katanya.
Ia menjelaskan, bahwa untuk Alat Peraga Kampanye (APK) yang sudah dipasang sebelum waktunya, seharunya tindak dan tertibkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Ya itu jatohnya ke peraturan daerah, tempatnya boleh atau tidak disitu, yang di pasangin. Kalau udah tahapan kampanye mah ada (aturannya), kan sekarang belum masuk tahapan,” tandasnya.
