Bogor24Update – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sepertinya harus ‘memutar otak’ bila program Buy The Service (BTS) untuk Biskita Trans Pakuan diserahkan ke pemerintah daerah pada tahun 2025.
Diketahui, biaya operasional 49 BisKita Trans Pakuan di empat koridor selama satu tahun dibutuhkan anggaran sekitar Rp58 miliar.
Baca juga : BTS Diambil Alih 2025: Pemkot Bogor Siap Subsidi BisKita
BACA JUGA :
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan, diserahkannya program BTS nanti menjadi sebuah tantangan bahwa pemerintah daerah harus siap dalam melakukan pengelolaan dengan anggaran yang mensubsidi BisKita.
“Siap tidak siap yah harus siap, sedang dalam proses kesiapan legislasinya, operasional, dan anggarannya secara bertahap, yang penting dengan jumlah nilai Rp58 miliar,” ujarnya, Jumat, 12 Juli 2024.
Kata Marse, proses tahapan sudah dilaksanakan dengan pemerintah daerah, terutama legislatif dan eksekutif hingga revisi peraturan daerah sudah dikeluarkan pada tahun lalu.
“Peraturan pertama berkaitan legalitas atau badan hukum, nota kesepakatan pemerintah kota dan BPTJ, harus progres, kedua teknis operasional, masih terus didampingi oleh kementerian dalam hal BPTJ,” jelasnya.
Selama ini, pihaknya tidak mengetahui mulai dari teknis, pengoperasian, dan langkahnya seperti apa. Namun saat ini, Dishub Kota Bogor tengah melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
“Dalam managerial empat koridor ini yang paling penting kemampuan kewenangan daerah sedang kita koordinasikan, dan kami berharap subsidi pembiayaan sangat diperlukan dalam mengoperasikan BisKita,” ungkapnya.
Baca juga : Dewan Keberatan APBD Menanggung Subsidi BisKita
BisKita Trans Pakuan di Kota Bogor secara load factor atau faktor muatan penumpang dinilai sangat tinggi. Dengan kata lain, masyarakat di Kota Bogor sangat memerlukan layanan transportasi tersebut.
“Pengguna yang tertinggi di Indonesia mengenai BTS itu yah di Bogor dan ini terlihat bahwa masyarakat sangat perlu. Kedua pemanfaatan itu adalah pengurangan jumlah kendaraan yang dihitung tiga angkot dan menjadi satu angkot,” tandasnya. (*)
