Bogor24Update – DPRD Kota Bogor meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan kajian anggaran subsidi program Buy The Service (BTS) BisKita Trans Pakuan.
Hal itu sebagai bentuk ancang-ancang ketika pemerintah pusat melimpahkan program tersebut ke pemerintah daerah pada tahun 2025.
“Sampai detik ini, koordinasi saya dengan Pemkot Bogor, wacana itu ada, tetapi keputusan tertulis dari (pemerintah) pusat belum ada,” kata Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, Rabu, 17 Juli 2024.
BACA JUGA :
Pihaknya mengharapkan 49 BisKita yang beroperasi di empat koridor saat ini masih tetap mendapat subsidi dari pemerintah pusat.
Namun demikian, Jenal berujar, bahwa Pemkot Bogor meski melakukan kajian anggaran subsidi juga sebagai bentuk persiapan ketika kebijakan itu terjadi.
“Ketika ini (subsidi) memang dicabut sepenuhnya untuk tahun 2025, dari pemerintah sudah memberikan ancang-ancang pada saat penyerahan KUA PPAS, yaitu di angka Rp40 miliar untuk anggaran subsidi,” ungkapnya.
Jenal pun memberikan catatan berkaitan penganggaran subsidi tersebut Pemkot Bogor harus melakukan kajian terlebih dahulu.
“Proses subsidi ini tidak mudah, saya menegaskan kepada Pemkot Bogor buat kajian per kilometer per orang, berapa yang akan disubsidi, baru kita anggarankan,” katanya.
Ia menambahkan, hal itu juga dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Apabila kajian tersebut belum tuntas, maka penganggaran belum dapat dilakukan.
“Jika tidak seperti itu, kami dewan tidak akan berani untuk menganggarkan subsidi BTS karena kajiannya belum selesai,” ujar Jenal.
