Cianjur24Update – Polri menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Rapat berlangsung di Mabes Polri, Jumat, 6 Februari 2026, dan melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rakor ini diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia dan dipimpin Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
BACA JUGA :
Fokus utama pembahasan adalah penguatan strategi produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai daerah.
Brigjen Langgeng menyampaikan, rakor tersebut menjadi momentum evaluasi capaian tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi program ke depan.
Ia menegaskan, Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan jagung pakan ternak tanpa impor sepanjang 2025.
“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun lalu. Alhamdulillah Indonesia mampu memenuhi kebutuhan jagung pakan ternak tanpa impor. Tahun 2026, strategi ini harus dijalankan lebih solid dan kolaboratif agar hasilnya semakin optimal,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani jagung dengan lembaga perbankan untuk mengatasi kendala permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani jagung.
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, di antaranya Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Petani setempat memperoleh dukungan kredit untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian jagung.
Sementara itu, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko yang mewakili Himbara menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun.
Dana tersebut dialokasikan untuk sektor pertanian, termasuk pengembangan ekosistem pertanian jagung.
Tak hanya dari sisi permodalan, Polri juga memberikan perlindungan harga bagi petani melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan.
Polri memastikan hasil panen petani tidak dijual dengan harga rendah kepada tengkulak, dengan menggandeng Perum Bulog sebagai offtaker.
Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target penyerapan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian sesuai HPP Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram,” kata Brigjen Langgeng.
Program terpadu ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur, memutus ketergantungan petani pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional.
Dengan pendampingan manajerial dan akses pembiayaan yang tepat, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memenuhi kewajiban kredit secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan 2026, Polri menargetkan terbangunnya ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang kuat, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia. (*)
