Bogor24Update – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berkomitmen menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Hal tersebut dibuktikan dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelanggaran Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Kegiatan dipimpin langsung Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin usai melakukan Apel Sidak KTR di Mall BTM, Kota Bogor, Jumat, 24 Oktober 2025. Sidak juga diikuti Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Kota Bogor.
BACA JUGA :
Petugas gabungan menelusuri setiap lantai mal untuk memastikan kepatuhan pengunjung maupun pengelola terhadap aturan KTR. Kegiatan ini juga menjadi lanjutan dari razia serupa yang sebelumnya dilakukan di Plaza Jambu Dua.
Hasilnya, enam orang kedapatan melanggar aturan dengan merokok di dalam gedung. Meskipun jumlahnya relatif sedikit, Wakil Wali Kota menduga para pelanggar sudah mengetahui informasi razia lebih awal. Namun demikian, seluruh pelanggar tetap diproses hukum di tempat.
“Ada sekitar enam orang yang langsung kami lakukan sidang Tipiring di lokasi, dengan jaksa dan hakim sekaligus. Ini untuk memberikan efek jera dan sanksi sosial melalui publikasi yang akan dilakukan Dinas Kesehatan,” ujar Jenal kepada wartawan.
Selain pelanggaran KTR, petugas juga menemukan bungkus rokok ilegal tanpa pita cukai, yang kemudian akan diteruskan ke instansi berwenang untuk ditindaklanjuti.
Lebih lanjut, sidak menemukan pelanggar berusia 14 tahun yang kedapatan merokok di area mal. Pemkot Bogor memberikan sanksi sosial kepada remaja tersebut.
“Ada anak kecil usia 14 tahun masih merokok. Diberikan sanksi sosial karena di bawah umur. Tapi kalau terulang, kita akan panggil kepala sekolahnya di depan orang tuanya,” tegas Jenal.
Jenal juga menekankan bahwa tanggung jawab utama dalam penerapan KTR berada di tangan pimpinan dan pemilik gedung. Mereka wajib memastikan area yang dikelola benar-benar bebas asap rokok sesuai ketentuan Perda.
“Lembaga atau perusahaan justru yang dibebani sanksi paling berat. Maka edukasi bagi para pengelola sangat penting agar semua paham bahwa di dalam gedung tidak boleh merokok,” jelasnya.
Untuk pelanggar perorangan, sanksi Tipiring yang dijatuhkan biasanya berupa denda administratif Rp50.000 hingga Rp200.000, dan dapat meningkat bila dilakukan berulang kali.
Dalam kesempatan tersebut, Jenal juga menanggapi laporan masyarakat terkait pelanggaran KTR di angkutan umum, yang dilaporkan melalui aplikasi Si Badra. Ia mengakui masih ada kendala dalam mengidentifikasi pelaku, terutama sopir angkot.
“Bagi saya informasi dari masyarakat tentang penegakan perda sangat kami butuhkan. Kalaupun mau memberikan informasi ya diam-diam saja, foto pelanggarnya bersama plat nomor kendaraannya,” tuturnya.
Wakil Wali Kota mengapresiasi dukungan Satpol PP, Dishub, Dinkes, serta seluruh pihak yang terlibat dalam sidak. Ia menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk memberikan edukasi dan menghormati hak masyarakat yang tidak merokok.
“Merokok tidak dilarang, tapi diatur tempat yang memang tanpa ada atap untuk merokok,” tutupnya.
Ke depan, Dinas Kesehatan Kota Bogor akan memetakan titik-titik rawan pelanggaran KTR lainnya, termasuk di angkutan umum. Rencana sidak terhadap angkot yang semula dijadwalkan hari ini tertunda akibat cuaca hujan. (*)
