Bogor24Update – Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, Kabupaten Bogor datangi Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, pada hari Senin, 3 April 2023.
Kedatangannya tersebut guna mengajukan perlindungan hukum terkait Peninjauan Kembali (PK) oleh Jenderal (purn) TNI Moeldoko pada partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 3 Maret 2023.
“Kami secara khusus meminta Pemerintah untuk fair dan profesional, walaupun ini sebenernya ini upaya hukum, tapi bisa saja action politik masuk, kami berharap pemerintah kembali fair seperti kemarin,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Dede Chandra Sasmita.
BACA JUGA :
Dede menuturkan, agar Moeldoko CS tidak mengklaim hasil usaha pihak lain yaitu Partai Demokrat dibawah kepemimpinan AHY.
“Kami yang resmi, kami yang ada Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor jangan juga mengklaim apa yang hasil perjuangan orang lain, saya sampaikan di Bogor tidak ada,” lanjutnya.
Ia menambahkan, jika dirinya melihat adanya indikasi upaya menjegal politik Demokrat yang saat ini tengah mengalami peningkatan eskalasi kepartaian dan elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang cenderung bagus, yang disadari menuai ketersinggungan dan keberatan dengan kondisi tersebut.
Selain itu, indikasi lainnya seperti ketidak setujuan pencalonan Anies Baswedan sebagai Capres. Pasalnya pada tanggal 2 Maret 2023 lalu, DPP Partai Demokrat mendeklarasi dukungannya kepada Anies Baswedan untuk menjadi Calon Presiden.
“Betul, salah satunya itu, ini kan persis adalah ketika tanggal 2 Maret 2023 kemaren AHY ketum partai mengumumkan dukungan kepada Anis sebagai capres, 3 Maretnya mereka mengajukan pertinjauan kembali,” jelasnya.
Kendati demikian, ia meminta agar kubu lawan menaati norma norma politik, dan berharap Pemerintah bisa profesional dan mengambil keputusan dengan sebaik baiknya.
“Ketika Demokrat di dzolimi, berarti ini mendzolimi seluruh Rakyat Indonesia, ketika ini dianggap sebagai kasus yang spele, padahal ini kasus besar, berarti Pemerintah mendzolimi semuanya,” tandasnya.
Seperti diketahui, Moeldoko Cs masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang pada 2021 lalu.
Upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan Moeldoko diawali konferensi pers yang digelar AHY pada 1 Februari 2021.
Lalu, dalam KLB tersebut menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum pada 5 Maret 2021. Namun, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan bahwa Pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, karena terdapat beberapa dokumen yang belum dilengkapi seperti, perwakilan DPD, DPC, serta tidak adanya mandat dari Ketua DPD dan DPC.
