Bogor24Update – DPRD Kota Bogor mulai menggarap pembahasan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 pada pekan ini.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyampaikan, pembahasan nota keuangan RAPBD 2024 akan dilakukan secara intensif antara DPRD Kota Bogor dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
“Pembahasan akan dilakukan secara intensif dan komprehensif,” kata Atang, Selasa, 24 Oktober 2023.
BACA JUGA :
Atang menambahkan, dalam dua pekan ke depan masing-masing Komisi akan membedah tuntas dengan seluruh SKPD. Dua pekan berikutnya, Banggar akan melakukan finalisasi dengan TAPD.
“Dengan waktu pembahasan yang panjang ini diharapkan agar APBD 2024 jauh lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Dalam nota keuangan yang disampaikan oleh Pemkota Bogor, RAPBD 2024 sebesar Rp3 triliun, yang terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp2,7 triliun, belanja daerah sebesar Rp2,9 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp200 miliar.
Dalam pembahasan R-APBD 2024 ini, Atang menekankan Pemkot Bogor harus memprioritaskan penggunaan anggaran di 2024 untuk sektor pendidikan, program sosial dan program kewilayahan.
Sebab fokus tersebut, dikatakan Atang, menjadi persoalan yang mengemuka di tahun 2023 dan tentu harus diselesaikan di tahun 2024 mendatang.
“Dari hasil evaluasi dan pengawasan DPRD, anggaran 2024 diharapkan memprioritaskan masalah pendidikan, program sosial, dan program kewilayahan. Pendidikan, terkait dengan penambahan sarana belajar khususnya di SD dan SMP. Program sosial untuk masyarakat juga masih dibutuhkan karena tingkat daya beli yang menurun. Selanjutnya, program kewilayahan untuk bisa menghadirkan kenyamanan lingkungan di seluruh wilayah Kota Bogor,” tutupnya.
Terpisah, Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan dalam struktur R-APBD 2024 yang disampaikan, angka SILPA Tahun Anggaran 2023 yang dicantumkan masih sebesar Rp135 miliar.
Maka dari itu, dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan APBD 2023 dan melihat tren realisasi APBD 2020 sampai dengan APBD 2022, Bima menilai pencantuman SILPA 2023 masih harus dikoreksi menjadi Rp62 miliar.
“Terkait dengan hal tersebut, seluruh perangkat daerah yang mempunyai fungsi pendapatan agar mengevaluasi kembali target Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Bima Arya juga menekankan kepada seluruh SKPD terkait rencana pendapatan agar dioptimalkan dengan melihat target potensi pendapatan daerah, target capaian realisasi potensi pendapatan daerah, dan penyelesaian atas piutang pendapatan daerah.
“Sementara terkait belanja, kami memandang perlu adanya refocussing belanja. Untuk itu, agar seluruh kepala perangkat daerah melihat kembali rencana anggaran belanjanya dan melakukan prioritas belanja,” tandasnya.
