Bogor24Update – Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Tohari mendorong Kementerian Pertanian memperkuat pengawasan dan anggaran untuk memberantas praktik mafia beras yang disebutnya sudah mengakar hingga ke tingkat petani.
Hal tersebut disampaikannya menyusul terungkapnya kasus mafia beras dan itu menjadi perhatian serius pemerintah.
Endang mengatakan, komisi IV DPR RI mendorong melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. selain itu juga memberikan data pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik mafia beras kepada kementerian terkait.
BACA JUGA :
“Kita mendorong Kementerian Pertanian dengan memberikan anggaran yang cukup, pengawasan. Kemudian kita meng-counter dengan ikut memberikan nama-nama dari mafia-mafia beras itu. Karena memang itu yang mencelakakan kita dan itu sudah mengakar,” kata Endang usai giat penyerapan aspirasi masyarakat di sekretariat PWI Kota Bogor, Jumat 31 Juli 2026.
Ia menjelaskan, salah satu praktik yang mengakar adalah sistem ijon yang masih marak terjadi di kalangan petani, termasuk di wilayah Bogor. Dimana hasil panen sudah dibeli oleh tengkulak sebelum petani benar-benar memanennya, dengan pemberian uang muka terlebih dulu.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia menilai keberadaan koperasi petani perlu diperkuat agar bisa menjadi alternatif pembiayaan bagi petani yang kesulitan modal, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada praktik ijon.
Ia juga meminta peran aktif media dalam mengawasi pergerakan harga dan pasokan beras di lapangan, mengingat jaringan mafia beras kerap bergerak cepat begitu terjadi kelangkaan di pasar induk.
Terkait langkah antisipasi, Endang memastikan pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani persoalan mafia beras tersebut, meski tidak merinci lebih lanjut struktur dan cakupan kerja satgas dimaksud.
Lanjut ia, Komisi IV DPR RI secara rutin berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian melalui rapat dengar pendapat (RDP), serta turun langsung ke lapangan saat masa panen raya maupun ketika ada kendala infrastruktur pertanian seperti irigasi dan alat penyemprot hama.
Sebagai anggota dewan dengan daerah pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, Endang mengaku memiliki basis data mengenai kebutuhan pertanian di wilayahnya.
Ia menyoroti alih fungsi lahan pertanian di Kota Bogor yang semakin masif untuk kebutuhan perumahan dan industri, sehingga mendorong penggunaan metode bertani alternatif seperti pralon dan tabulampot.
“Karena tanahnya sudah habis untuk perumahan dan industri, kita juga mendorong pembuatan peraturan daerah melalui wali kota untuk mengurangi izin-izin lahan pertanian yang dialihfungsikan untuk industri dan perumahan,” ujarnya.
Terkait ketersediaan stok pangan nasional, Endang menyatakan Perum Bulog saat ini memiliki cadangan beras dalam jumlah besar sebagai antisipasi krisis pangan global akibat perubahan iklim, termasuk fenomena El Nino. Menurutnya, kebijakan penyimpanan cadangan beras tersebut merupakan bagian dari program Kementerian Pertanian untuk menjaga kedaulatan pangan nasional.
“Kenapa kita harus menyimpan beras? Karena sekarang ada krisis pangan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia akibat perubahan iklim yang disebut El Nino,” kata Endang.
Endang menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi perhatian utama pemerintah saat ini mengingat dampaknya yang dapat meluas ke sektor ekonomi jika tidak diantisipasi sejak dini. Adapun untuk wilayah Kota Bogor,
Endang memastikan kondisi ketersediaan pangan saat ini masih dalam kategori aman. (*)
