Bogor24Update – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan akan mendukung pemerintah pusat dalam penataan perlintasan sebidang kereta api di Indonesia, termasuk di Kota Bogor yang menjadi salah satu prioritas penanganan.
Beberapa titik yang menjadi perhatian di antaranya perlintasan kereta api di Jalan MA Salmun dan Kebon Pedes.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady, saat memimpin kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun Bogor, Jumat, 12 Juni 2026.
BACA JUGA :
“Presiden telah menyiapkan anggaran Rp4 triliun untuk membenahi seluruh perlintasan sebidang di Indonesia. Kota Bogor menjadi salah satu prioritas. Nantinya akan dibangun flyover dan underpass,” ujar Hamka.
Ia menjelaskan, kunjungan ke Stasiun Bogor dilakukan untuk meninjau berbagai persoalan yang ada, termasuk perlintasan sebidang di Jalan MA Salmun, terutama dari sisi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Khusus terkait perlintasan sebidang, ini menjadi fokus pembahasan kami bersama pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan seluruh unsur terkait,” katanya.
Dengan anggaran yang telah disiapkan pemerintah pusat tersebut, Hamka menegaskan pihaknya akan terus mengawal pelaksanaannya.
Menurutnya, keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama sebagaimana arahan Presiden.
“Khususnya di sektor transportasi, keselamatan perjalanan kereta api harus terjamin dengan baik. Oleh karena itu, tugas masing-masing kementerian akan dibagi. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Danantara melalui program CSR, Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan flyover dan underpass, serta Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Ia juga meminta agar disusun peta jalan (road map) penyelesaian perlintasan sebidang dalam tiga tahun terakhir dan lima tahun ke depan.
“Kami meminta adanya road map penyelesaian perlintasan sebidang karena persoalan ini berpotensi menimbulkan korban yang lebih besar,” ungkapnya.
Menyambut kunjungan Komisi V DPR RI, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan bahwa usulan penataan perlintasan sebidang di Jalan MA Salmun masuk dalam rencana intervensi pemerintah pusat pada 2027.
Beberapa opsi yang dipertimbangkan antara lain pembangunan underpass, flyover, maupun pemasangan palang pintu kereta api.
“Sambil menyelam minum air, saya juga menyampaikan bahwa Kebon Pedes menjadi prioritas kami dan membutuhkan intervensi bantuan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Jenal Mutaqin.
Untuk penanganan di Kebon Pedes, saat ini telah masuk dalam tahap Detail Engineering Design (DED) di Kementerian Pekerjaan Umum. Proyek tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp350 miliar yang mencakup pembebasan lahan dan konstruksi.
Karena itu, diperlukan skema pembiayaan bersama antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bogor.
“Ini membutuhkan perhatian pemerintah pusat yang saat ini memang fokus pada penataan perlintasan sebidang perkeretaapian,” ujarnya.
Sementara itu, penataan perlintasan di Jalan MA Salmun dipastikan mulai dikerjakan pada tahun depan. Kepastian tersebut sekaligus menjawab isu yang sempat beredar mengenai penutupan total perlintasan di kawasan tersebut.
“Akan dibangun flyover. Mereka melihat langsung kondisi lapangan dan akses warga yang sangat vital. Jadi tidak ditutup total, tetapi dibangunkan flyover untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua,” jelas Jenal Mutaqin.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan juga disebut berencana merekrut warga lokal untuk menjadi petugas penjaga palang pintu kereta api.
“Sehingga warga Kota Bogor, khususnya dari kelompok desil 1 sampai desil 5 yang masih menganggur, dapat bekerja sebagai petugas penjaga palang pintu perlintasan kereta api,” pungkasnya. (*)
