Bogor24update – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor menetapkan Mustopa Kamil sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kasubsi A Pidana Korupsi Kejari Kabupaten Bogor, Ajiyodasporo mengatakan, perkara Mustopa Kamil telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat formil dan materil sehingga dilaksanakan kegiatan tahap dua dalam kasus tersebut.
“Sebelumnya, Mustopa Kamil pernah mengajukan praperadilan terhadap penetapannya sebagai tersangka serta terhadap upaya hukum paksa yang dilakukan oleh penyidik, namun permohonan tersebut ditolak untuk seluruhnya sebagaimana dalam putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 01/Pid.Pra/2023/PN.Cbi tanggal 08 Februari 2023,” katanya, Selasa, 9 Mei 2023.
Namun, lanjut Aji, penanganan kasus tersebut tetap dilanjutkan dan terkait dengan tahap dua terhadap tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan dari 9 Mei sampai 28 Mei 2023.
Seperti diketahui, tersangka merupakan PNS sekaligus Kepala Sekolah (Kepsek) SMK Generasi Mandiri. Dalam kasus ini, sekolah yang dipimpinnya tersebut mendapatkan dana BOS reguler sejak tahun 2018 serta Bantuan Pendidikan Menengah Universal Umum (BPMU) Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020.
“Bahwa untuk mendapatkan dana BOS regular dan BPMU itu, terdakwa memerintahkan saksi Anggit Triyono selaku operator sekolah mengunggah data peserta didik ke data pokok pendidikan sebelum memasuki tahun anggaran yang akan datang (pada tahun anggaran berjalan),” lanjut Aji.
Kemudian, Tim BOS SMK Generasi Mandiri menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang merupakan pedoman kegiatan dan anggaran untuk satu tahun ajaran.
Namun demikian, RKAS itu tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak mempedomani petunjuk teknis dana BOS reguler dan BPMU.
“Setelah RKAS selesai, kemudian diunggah oleh saksi Anggit Triyono ke dalam sistem milik Kemendikbud RI,” imbuh Aji.
Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai 2021, SMK Generasi Mandiri telah mendapatkan dana BOS dan BPMU sebesar Rp.4.799.590.000.
“Seharusnya uang tersebut disimpan di rekening sekolah namun uang tersebut malah dicairkan dan disimpan secara tunai oleh tersangka Mustopa Kamil,” paparnya.
Sedangkan prosedur pengambilan yang dilakukan oleh saksi Vita Yuniarti selaku bendahara, diketahui atas izin Mustopa Kamil sesuai dengan kebutuhan pada RKAS.
“Namun dalam realisasinya penggunaan BOS reguler serta BPMU itu tidak dilakukan sesuai dengan pedomannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara,” jelas dia.
Aji menyebutkan, dalam kasus ini diketahui bahwa penyusunan RKAS tidak sesuai dengan pedoman dan realisasi RKAS tidak sesuai dengan bukti Laporan Pertanggungjawaban (LPj).
Atas perbuatannya, kasus ini telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.2.533.995.389,04. Mustopa Kamil disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
